Kementerian PAN-RB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, sebelumnya telah melakukan pemantauan dan evaluasi periode tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 indeks SPBE Kota Jambi berada pada indeks 1,69 (dari skala 5, kategori "kurang") dan kemudian terjadi lompanan signifikan pada tahun 2022 sebesar 2,79 (dari skala 5, kategori "baik"), dengan kenaikan indeks sebesar 1,1. Sebagai perbandingan, pada tahun 2021 indeks SPBE nasional sebesar 2,24 dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 2,34 dengan predikat Cukup, dari 620 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD).
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati, menjelaskan pemberian anugerah tersebut menjadi bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap instansi pemerintah dengan nilai pemantauan dan evaluasi SPBE terbaik pada tahun 2021 dan 2022. Penganugerahan ini diharapkan juga dapat memberi contoh "benchmark" penerapan SPBE yang baik, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden No. 132/2022 tentang Arsitektur SPBE.
"Tujuan penyelenggaraan "Forum SPBE Summit 2023" adalah menuju Indonesia maju melalui layanan digital. Keterpaduan layanan digital pemerintah, meningkatkan kolaborasi seluruh instansi pusat maupun daerah. Orkestrasi penerapan SPBE secara nasional mendapat dukungan luar biasa untuk wujudkan program reformasi birokrasi yang lebih berdampak," ujar Nanik.
RPJMN 2020-2024, sebut Nanik, menempatkan transformasi digital menjadi kunci utama "streamline" dalam pembangunan nasional. Transformasi digital dalam kerangka SPBE menjadi katalisator dan "leverage" dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat
"Peningkatan indeks SPBE memerlukan komitmen kuat dari pimpinan instansi pemerintah. Forum SPBE Summit 2023 menjadi memomentum dalam meningkatkan kolaborasi pemerintah untuk wujudkan transformasi digital pemerintahan di Indonesia," pungkasnya.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, SPBE menjadi kunci untuk mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja pemerintah dalam melayani publik.
“Tidak ada rumusnya pelayanan publik bisa makin cepat dan mudah tanpa teknologi, tanpa digitalisasi. Itu kuncinya. Ketika negara indeks SPBE-nya bagus, maka kemudahan berusahanya bagus, artinya pelayanan investasinya bagus, indeks persepsi korupsinya dan penegakan hukum juga bagus,” ujar Anas.
“Contohnya Denmark, dia indeks SPBE nomor satu, yang lain-lain mengikuti. Indeks persepsi korupsi, kemudahan berusaha, sampai indeks penegakan hukumnya juga di peringkat atas seluruh dunia,” imbuh Anas.
Meski pemerintahan digital menjadi kunci, Anas menekankan SPBE bukan berarti semua instansi pemerintah berlomba menciptakan aplikasi. Saat ini ada sekitar 27.000 aplikasi layanan dari pusat sampai daerah. Presiden Jokowi telah memberi arahan untuk mewujudkan pelayanan digital yang mudah dan ringkas.
