JAMBIUPDATE.CO, MUARA BUNGO – Pemerintah Kabupaten Bungo menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2024.
Kegiatan itu berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Bungo yang diserahkan oleh Bupati Bungo H. Mashuri dan dihadiri para Kepala SKPD hingga camat.
Dalam arahannya H. Mashuri meminta seluruh kepala OPD dan camat bekerja lebih keras dalam mencapai target program tahun 2024 yang telah ditetapkan.
"Dengan telah diserahkannya DPA-SKPD tahun anggaran 2024 ini, kami meminta kepada seluruh kepala OPD dan camat bekerja keras dengan dan serius, dalam mencapai target program kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD masing-masing," pinta Bupati Mashuri.
Pada kesempatan itu Mashuri juga menyampaikan apresiasi kepada segenap anggota TAPD yang telah memberi warna baru, dan berhasil mengawal tahapan APBD tahun anggaran 2024 ini, mulai dari penyusunan rancangan KUA PPAS, dilanjutkan penyampaian KUA PPAS kepada DPRD.
"Tahapan pembahasan dan persetujuan KUAS PPAS oleh DPRD hingga jadi APBD kita Alhamdulillah tepat waktu, bahkan kita lebih dahulu dibandingkan penetapan APBD pemerintah Daerah lainnya dalam Provinsi Jambi," ungkapnya.
Selain itu lanjut Mashuri, Pemkab Bungo juga patut bersyukur bahwa proses PBJ jauh lebih awal dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Data APBD sudah terkoneksi dari aplikasi SIPD ke aplikasi SIRUP, sehingga pelaksanaan PBJ sudah dapat dijalankan secara digital.
“Tantangan yang akan datang, selain menjaga tahapan APBD tepat waktu adalah bagaimana meningkatkan kualitas APBD itu sendiri, dalam arti kata bangunan APBD makin kokoh. Dimana anggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat berupa pendanaan khusus DAK, DBH, Dan DID (DIF) makin meningkat signifikan, termasuk PAD,” harapnya.
Selain itu pagu alokasi dana pusat yang diterima dari kementerian keuangan dapat terserap dalam RKUD 100%, sehingga tidak ada yang hangus seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Kita berharap nantinya anggaran itu dimulai dari APBD, APBD -Provinsi maupun dari dana APBN bisa digunakan dengan 100 persen di OPD tertentu,” tandasnya.(aes)
