JAMBIUPDATE.CO,- Gerakan Palestina Hamas pada Sabtu mengatakan sejumlah grup politik yang membentuk Aliansi Pasukan Palestina menolak usulan Israel untuk mengirim pasukan Arab ke Jalur Gaza.
Laporan Axios pada Jumat mengutip dua pejabat senior Israel yang mengatakan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dalam kunjungannya baru-baru ini ke Amerika Serikat, menyarankan pembentukan kontingen multinasional dengan pasukan Arab.
Saran tersebut ia kemukakan atas alasan untuk memperkuat hukum dan ketertiban Gaza, serta memastikan keamanan pengiriman bantuan kemanusiaan.
“Faksi-faksi Aliansi Pasukan Palestina menolak usulan Israel untuk mengirim pasukan Arab menjalankan pemerintahan di Gaza dan memperingatkan konsekuensinya,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.
Pernyataan itu juga menggambarkan usulan Israel tersebut sebagai jebakan baru Zionis dan sebuah kebohongan.
“Dengan meminta bantuan negara-negara Arab tertentu, Israel bersama dengan AS, berusaha menghindari kekalahan mengerikan yang mereka derita, untuk mengeluarkan tentara pendudukan dari tegalan besar yang menjebak mereka sendiri Jalur Gaza," menurut pernyataan itu.
Selain Hamas, aliansi tersebut mencakup Jihad Islam Palestina, Front Populer untuk Pembebasan Palestina, dan beberapa organisasi lain yang memiliki sayap militer sendiri.
Menurut pejabat Israel, pasukan pimpinan Arab ini hanya akan tinggal di Gaza untuk masa transisi terbatas. Mereka akan bertanggung jawab mengamankan dermaga sementara yang akan dibangun AS di lepas pantai Gaza.
Pasukan ini juga akan mengawal konvoi bantuan kemanusiaan untuk memastikan mereka menjangkau orang-orang yang paling membutuhkan dan tidak menjadi rentan terhadap penjarahan.
Selain itu, Gallant meminta AS untuk bekerja sama dalam mendorong pembentukan kekuatan multi-nasional ini, dengan menekankan kepada Amerika bahwa hal ini akan berbentuk dukungan politik dan material, tanpa ada pasukan AS yang memasuki wilayah Gaza.
Pejabat senior Israel menambahkan bahwa pejabat senior di militer Israel dan Kementerian Pertahanan telah membahas masalah ini dalam beberapa pekan terakhir dengan perwakilan dari tiga negara Arab, termasuk Mesir.
Pada Kamis, Mahkamah Internasional mengatakan bahwa Israel harus memastikan akses tanpa hambatan pada bantuan kemanusiaan, dan semua layanan yang diperlukan ke Jalur Gaza. (*)
Sumber: tempo.co
