JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Kemenko Polhukam RI merilis empat titik rawan terjadi pelanggaran Pilkada di wilayah Sumatera.
Keempat provinsi yang dinilai rawan, yakni, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan kepulauan Riau.
Pemerintah Provinsi Jambi sendiri mengakui keadaan di lapangan cukup baik dan aman untuk Pilkada serentak November 2024 mendatang.
BACA JUGA: Belasan wanita PSK dan Mucikari Diamankan Satpol PP Kota Jambi Saat Razia di Eks Lokalisasi Pucuk
Dari data pusat itu, Gubernur Jambi Al Haris menyatakan sebenarnya keamanan Pilkada di Jambi dalam tingkatan cukup baik. Hanya saja ada catatan terkait dua wilayah (kabupaten/kota) yang menjadi tanggung jawab satu Polres yakni Kerinci-Sungai Penuh.
"Ada dua wilayah yang 1 Kapolres (pengamanannya,red) seperti Kerinci dan Sungai Penuh. Yang menjadi atensi kenapa 2 wilayah yang satu Kapolresnya. Sedangkan kabupaten/kota lainnya satu semua Polresnya, itu yang menjadi atensi dari Kemenko Polhukam," ucap Haris.
BACA JUGA: Antisipasi Geng Motor di Muaro Jambi, Polres Bentuk GWA Bersama Pengurus Sekolah
Menurut Al Haris, persoalan itu bisa diatasi dengan perlu menambah personil dan langkah terukur lainnya.
"Ya kalau Jambi seperti pantauan Kemenko Polhukam, Insya Allah cukup baik, tapi tak boleh under estimete (meremehkan), kita minta semua petugas keamanan mulai penyelenggara, pengawas, masyarakat harus punya komitmen luar biasa untuk mencegah mengiring isu yang kepada perpecahan," akunya.
Selain itu, Al Haris menjelaskan juga ada sedikit atensi lainnya menyangkut dana hibah Pilkada atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"Untuk Jambi Insya Allah kondisinya aman, ada sebagian yang belum hibah. Artinya sudah diteken NPHD tapi uang belum digeser (disalurkan). Ini Pak Menteri melihat agar segera digeserlah," sebutnya.
"Walaupun belum digunakan Polri/TNI, namun, ini harus segera digeser agar Kepolisan/TNI sudah bisa membuat langkah-langkah pengamanan Pilkada 2024," ucapnya.
