JAMBIUPDATE.CO, JAMBI-Persoalan pencairan uang muka proyek di Kota Jambi, ternyata belum tuntas.
Padahal, sebelumnya Kepala BPKAD Kota Jambi Husni menyebut, pencairan uang muka pekerjaan sudah dilakukan semua.
Sontak, hal ini mendapat bantahan dari beberapa rekanan yang mendapatkan pekerjaan di Pemkot Jambi.
“Belum semuanya bisa mencairkan uang muka proyek. Kalau diambil persentasenya, paling ada sekitar 30 persen rekanan yang sudah teken kontrak dan dicairkan uang mukanya, sementara sisanya belum. Ada ratusan pekejaan yang sudah teken kontrak tapi uang muka tidak bisa dicairkan,” ungkap salah satu rekanan pada jambiupdate.
Menurutnya, jangankan pekerjaan yang tender, paket Penunjukan Langsung (PL) yang notabenenya nilainya lebih kecil pun masih banyak yang belum dicairkan uang mukanya.
“Ini menjadi kendala tersendiri bagi rekanan yang tidak memiliki cashflow memadai, mereka terpaksa cari hutangan sana-sini untuk menutupi pengeluaran, karena begitu teken kontrak, pekerjaan harus berjalan,” sebutnya.
Untuk itulah, ia berharap uang muka proyek ini bisa dicairkan oleh Pemkot Jambi sehingga pekerjaan lancar sesuai target.
“Ya tentu kita berharap bisa segera dicairkan. Karena tidak semua rekanan punya modal tebal,” pungkasnya.
Rekanan lainnya yang juga meminta namanya dirahasiakan juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, dengan tidak bisa dicairkannya uang muka proyek ini, buka hanya rekanan saja yang terdampak, akan tetapi memunculkan multiflier efek, termasuk bagi perekonomian Kota Jambi.
‘’Ada banyak pekerja/tukang yang menggantungkan hidup di sektor kontruksi pemerintah di Kota Jambi ini. Mereka harus dibayar. Jika uang muka proyek tak dicairkan akan berdampak bagi mereka. Dari mana rekanan mau membayar gaji, maka yang muncul adalah pengangguran-pengangguran baru,’’ ujarnya.
Tak hanya itu saja, toko bangunan di Kota Jambi juga akan berdampak. Belum lagi kemampuan belanja masyarakat menjadi rendah, dana pemerintah yang berputar di masyarakat menjadi minim serta meningkatnya kemiskinan ekstrem.
‘’Ini yang harus dipikirkan bersama. Harus cepat dicarikan solusi karena menyangkut hajat hidup orang banyak,’’ ujarnya.
Ia menyarankan, sebaiknya proyek-proyek besar ditunda dulu tendernya mengingat ketersediaan anggaran di Pemkot Jambi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Jambi, mengatakan, Pemerintah Kota Jambi pada APBD murni 2024 mengalokasikan surplus Silpa Rp 100 M untuk menutupi pembiayaan.
"Namun saat hasil audit BPK, ternyata Silpa kita diluar ekspektasi. Jadi kita buat langkah, melakukan rasionalisasi belanja seluruh OPD sejumlah Rp 48 M. Alhamdulillah itu sudah terpenuhi semua," kata Husni.
Diakui Husni, rasionalisasi juga dilakukan pada kegiatan fisik yang tidak terlalu besar.
"Tapi tetap kami mendahulukan rasionalisasi belanja pakai habis, seperti perjalanan dinas dan lainnya," katanya.
"Kita juga menyerahkan pada OPD terkait, jika ada kegiatan yang bisa dipending untuk masuk rasionalisasi," tambahnya.
Terkait adanya informasi bahwa ada kegiatan fisik yang stop karena tidak dibayar, Husni membantah hal tersebut.
"Sekarang ini bukan Kota Jambi tidak bisa membayar, tapi kami mengatur cash flow nya," ungkap Husni.
Kata dia, hal ini juga sudah disampaikan ke Dinas PUPR Kota Jambi.
"Saya sudah bilang ke teman PU, jangan sesekali ngomong Pemkot Jambi tidak ada duit," ujarnya
Karena sebut dia, yang dilakukan hanya pengaturan cash flow.
"Karena kami bukan mengurus ke PU saja. Kalau Saya drop anggaran ke PU semua, terus gaji kawan-kawan PNS dan TKK bisa terpending," jelasnya.
"Pelan-pelan kita selesaikan, tidak ada yang tidak dibayar, karena rata-rata fisik sudah berjalan semua. Sudah ambil uang muka. Itu tetap dibayar," tuturnya.
(*)
