Penyelesaian tapal batas itu akan berimbas pada produksi migas oleh KKKS di Tanjabtim. Dengan masuknya sumur-sumur minyak dan gas bumi ke wilayah Tanjabtim, maka DBH Migas Tanjabtim juga naik.
Selain masalah tapal batas, KKKS juga dituntut meningkatkan performanya menjadi lebih baik. Dengan bagusnya performa KKKS, produksi migas akan meningkat, dan DBH Migas dipastikan bertambah.
Kontribusi DBH Migas sangat diperlukan di daerah seperti Tanjabtim, Tanjabbar dan Muarojambi. Wilayah tiga kabupaten itu sangat luas. Artinya, dibutuhkan dana besar pula untuk pemerataan pembangunan.
Contoh, pembangunan jalan. Kontur tanah di sana bergambut. Untuk membangun jalan di tanah bergambut biayanya lebih besar. Untuk 1 kilometer saja bisa menghabiskan dana hingga Rp.9 miliar.
Sementara itu, di Kabupaten Tanjungjabung Barat, DBH Migas dianggap sebagai sumber pendapatan terbesar bagi pendapatan daerah, dibanding sektor lainnya.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanjabbar, Ir H Firdaus Khatab MM, menyatakan betapa besarnya sumbangsih DBH Migas bagi Pemkab Tanjabbar.
“DBH Migas kami naik terus. Tahun 2024 naiknya sangat tinggi. Tapi, itu karena ada dana kurang salur 3 tahun terakhir. Itu diakumulasikan 2024, sehingga terlihat besar," ujar Firdaus.
Sama dengan di Tanjabtim, DBH Migas yang diterima Pemkab Tanjungjabung Barat juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Khusus DBH Migas, Pemkab Tanjabbar fokus pada kebutuhan utama masyarakat, yaitu infrastruktur dan pelayanan publik. Tanjungjabung Barat masih kekurangan infrastruktur dasar.
Pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan Pemkab Tanjabbar jauh lebih besar. Di wilayah Seberang Kota, jalannya sampai sekarang masih belum layak untuk kendaraan roda empat. Masih ada 28 kilometer jalan yang rusak.
DBH Migas Tanjabbar juga digunakan untuk fasilitas kesehatan, karena sifatnya untuk masyarakat banyak. Lalu untuk fasilitas pendidikan. Saat ini tidak sampai 10 persen lagi bangunan Sekolah Dasar (SD) berdinding papan.
Dulu, di wilayah Tungkal Ilir seluruh bangunan SD berdinding papan. Tapi sekarang berkat adanya DBH Migas gedungnya sudah berkonstruksi beton. DBH Migas jelas-jelas sangat membantu.
Firdaus menegaskan, DBH Migas sangat dirasakan manfaatnya. Pemkab Tanjabbar berkomitmen mempergunakan DBH Migas untuk kepentingan umum. Karena itu kerja sama dengan SKK Migas dan KKKS migas harus terus dijaga, demi keberlanjutan pembangunan Tanjungjabung Barat.
"Kami terus melakukan komunikasi intens dengan KKKS. Selama ini tidak pernah ada konflik. DBH Migas sangat membantu. Kalau DBH Migas tidak ada, bisa menghambat pembangunan,” ungkapnya.
Menurut Ketua Ikatan Alumni Lemhannas Provinsi Jambi, Mursyid Sonsang dengan fakta itu pemerintah provinsi dan kabupaten harus mendukung industri Migas ini, " Ya, bandingkan dengan perusahaan lain, berapo bagi hasilnya. Jadi jangan diganggu dan dipermudah urusa perizinannya." Jelas Alumni Lemhannas PPSA 18 ini.
Selain dana bagi hasil berupa uang yang masuk ke kas pemerintah provinsi dan kabupaten perusahaan Migas juga mengeluarkan CSR miliaran rupiah tiap tahun. " Perusahaan Migas itu betul betul menerapkan ekonomi Pancasila, kemakmuran untuk bersama," jelasnya.(*)
