JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi Ansori (AFA) menyatakan penurunan pendapatan sampai saat ini belum dilakukan pembahasan dalam rapat banggar dan TAPD. Namun antisipasinya secara umum, ia berharap pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan harus fokus. Maksudnya, benar-benar memenuhi prioritas belanja standar pelayanan minimal (SPM) dan mandatory spending yakni belanja bidang pendidikan , kesehatan, infrastruktur dan sektor ekonomi.
"Kita ikut prihatin dengan penurunan APBD maka pemerintah harus melakukan efisiensi belanja, sehingga goverment spending diprioritaskan pada belanja yg benar-benar untuk memenuhi standar pelayanan minimal dan belanja wajib mengikat. Sehingga pemerintah mau tidak mau melajukan efiaiensi belanja atau mengencangkan ikat pinggang," sebut Ahmad Fauzi yang juga anggota Badan Anggaran DPRD ini.
Lalu AFA menyarankan agar pemerintah melakukan optimalisasi potensi pendapatan daerah, dengan menggali potensi penerimaan baru.
Mantan Kepala Bappeda Provinsi Jambi ini tak memungkiri jumlah Rp3,6 T APBD tak ideal untuk Pemprov. Jika dianalisis belanja pegawai saja sudah Rp2,1 Triliun, sehingga tersisa Rp1,5 Triliun yang akan didistribusikan untuk pemenuhan belanja program yang sudah tertuang dalam RPJMD.
Disamping itu upaya percepatan untuk mendapatkan PI 10 persen menjadi sesuatu yang penting dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah guna membiayai belanja daerah. Meskipun disadari urusan untuk memperoleh PI 10 persen ini bukan pekerjaan yang mudah.
"Butuh kerja yang ekstra dan dewan berharap dengan terpilihnya gubernur jambi sebagai ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) akan dapat mempercepat realisasi penerimaan tersebut,"ujar sekretaris komisi 3 DPRD Provinsi Jambi ini.(aan)
