JAMBIUPDATE.CO, JAMBI-Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi NasDem Dr H Syarif Fasha ME, menggelar sosialisasi 4 pilar serta diskusi terkait energi, lingkungan hidup serta berbagai hal bersama masyarakat Kota Jambi, Senin (28/7) di Jambi Selatan, Kota Jambi.
Pada kesempatan tersebut, Fasha menjelaskan 4 pilar kebangsaan tersebut, yakni Pancasila yang perupakan dasar dan ideologi negara yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur sistem ketatanegaraan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip pemerintahan.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang nenegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara federasi, yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya namun tetap satu, serta Bhinneka Tunggal Ika semboyan yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu", menggambarkan keberagaman masyarakat Indonesia yang tetap bersatu dalam kerangka NKRI.
"Lagu Indonesia Raya itu adalah alat pemersatu bangsa. Kita punya banyak beragam bahasa, tapi ketika lagu Indonesia Raya semua bisa menyanyikannya," ujar Fasha.
Disela-sela sosialisasi, Fasha menjelaskan kalau dirinya duduk di Komisi XII yang bermitra dengan sejumlah kementerian dan lembaga negara.
Mitra Kerja Komisi XII DPR RI, yakni Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Dalam sesi tanya jawab, beberapa warga aktiv bertanya terkait dengan mitra Komisi XII. Tidak hanya terkait 4 pilat tersebut.
Seperti masalah banjir yang disampaikan oleh Agung. Menurutnya, persoalan banjir dan sampah di Kota Jambi merupakan permasalahan serius yang segera untuk di atasi dan di realisasi dalam bentuk program rencana kerja pemerintah. Dan hal lainnya mengenai pendidikan bagi siswa-siswa di sekolah penurunan akan pemahaaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, hal ini mengakibatkan tinggi kenakalan bagi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari.
‘’Kami butuh langkah-langkah dari Bapak Dr. H. Syarif Fasha, SE., ME guna merespon aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya,’’ ujarnya.
Lain lagi dengan peserta lainnya, Irwansyah. Menurutnya, pemberdayaan UMKM kurang mendapatkan perhatian terutama dalam bantuan permodalan dan tempat usaha bagi pelaku usaha serta perolehan mendapatkan gas 3 kg.
Menanggapi hal ini, Dr. H. Syarif Fasha, SE., ME mengatakan, persoalan banjir terjadi akibat penataan ruang yang kurang tepat, terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dekat dengan pemukiman, serta sumbatan sampah di saluran air.
Aspirasi ini, akan langsung disalurkan melalui anggota DPRD Kota Jambi dan anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai NasDem segera mengatasi banjir dan sampah melalui rencana kerja pemerintah daerah dan penganggarannya serta partisipasi mayarakat dalam kesadaran dalam prilaku membuat sampah di daerah DAS. Meningkatkan jumlah armada pengangkut sampah dan kebutuhan akan pabrik pengolahan sampah. Penangganan program-program pengelolaan lingkungan, seperti Kampung Bahagia dan sanitary landfill.
‘’Mengenai persoalan 4 pilar kebangsaan di lingkungan siswa sekolah termasuk perguruan tinggi di Kota Jambi khususnya, sesuai kewenangan fungsi pengawasan anggota dewan memastikan sekolah dan guru memiliki peran aktif dalam memberikan pendidikan yang komprehensif mengenai Empat Pilar Kebangsaan, partisipasi aktif siswa guna mendorong siswa untuk aktif dalam kegiatan sekolah dan masyarakat yang berkaitan dengan Empat Pilar Kebangsaan, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat untuk mendukung pendidikan dan pengamalan Empat Pilar Kebangsaan di lingkungan keluarga dan masyarakat,’’ ujarnya.
Mengenai pemberdayaan UMKM, kata Fasha, anggota DPRD Kota Jambi dari Partai NasDem sesuai kewenangan berkoordinasi ke instansi terkait tentang UMKM. Memberikan kemudahan akses permodalan melalui lembaga keuangan mikro, penyederhanaan proses perizinan, peningkatan literasi digital dan manajemen keuangan, serta pelatihan dan pendampingan dari pihak terkait seperti GEKRAF Jambi. Pemerintah daerah menyediakan dan mengelola pasar tradisional sebagai tempat berjualan bagi UMKM, terutama usaha kuliner dan kerajinan tangan. Terdapatnya pusat bisnis atau sentra-sentra ekonomi yang menjadi lokasi strategis bagi UMKM untuk beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan dan Aksesibilitas akan Infrastruktur jalan dan transportasi yang memadai untuk memudahkan mobilitas barang dan jasa dari dan ke lokasi UMKM.
‘’Bagi masyarakat penerima bantuan gas 3 kg baik bagi rumah tangga dan pelaku usaha UMKM, pemerintah sudah membuat peraturan yang sangat jelas tentang mekanisme pengadaan, pendistribusian sampai ke penyaluran penerima, namun dalam teknis pelaksanaan masih ditemukan permasalahan-permasalahan, untuk itu harus melibatkan semua unsur yang terkait guna melakukan fungsi pengawasan berkala sehingga permasalahan dapat diatasi,’’ pungkasnya.
(*)
