JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Ratusan petani yang menamakan diri aliansi petani menggugat, berunjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (4/8/2025) siang. Massa menuntut bertemu anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi respon aktifitas Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Wilayah Masyarakat Adat dan Petani Kecil.
Massa terdiri dari ratusan orang dari Serikat Petani Tebo, Walhi Jambi, Konsorsium Pembaruan Agraria.
BACA JUGA: Polisi Ungkap Kasus Curanmor, Satu Pelaku Ditangkap di Kamar Kos Besama Barang Bukti
"Kita sepakat dengan adanya satgas PKH , tapi Satgas PKH itu tidak menggusur petani kecil dan masyarakat adat yang telah lama menempati lahannya sejak ratusan tahun," sebut orator pengunjuk rasa dengan pengeras suara.
Ia meminta, Satgas PKH harus memastikan ekosistem yang hutan. Karena kalau lahan perusahaan benar-benar di kawasan hutan dan melanggar, kenapa malah dikelola agrinas (perusahaan negara). "Menurut kami ini sama dengan perampok. Namanya perampok, yang ditertibkan perusahaan yang rambah kawasan hutan bukan masyarakat adat yang notabene sudah ratusan tahun sebelum Indonesia ada," sebutnya.
BACA JUGA: Pratama Arhan Hapus Foto Pernikahan Setelah Azizah Salsha Ketahuan Main Padel Bareng Mantan
Kemudian salah seorang pendemo dari Serikat Petani Tebo menyatakan satgas PKH sudah sampai di Lubuk Mendarsah Tebo."Ada plang Penertiban di lahan perusahaan, tapi mengarah ke kawasan petani lubuk mendarsah, Bukit bakar. Sekarang pun belum digusur petani sudah stres," sebutnya.
"Tolong pemerintah dan DPRD punya kebijakan selamatkan rakyat, hari ini kita tunjukkan kami akan melawan kebijakan yang tidak adil," katanya.
Hingga berita ini ditayangkan aksi massa masih berlangsung. Belum ada perwakilan anggota DPRD Provinsi Jambi yang menemui aksi massa. Tampak aparat kepolisian masih berjaga ketat mengawal aksi massa di depan pintu utama dGedung DPRD. (aan)
