JAMBIUPDATE.CO, SENGETI-Anggota Komisi XII DPR RI DR H Syarif Fasha ME menggelar Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil), tepatnya ke Kabupaten Muaro Jambi.
Kundapil itu tepatnya untuk melihat wilayah tapal batas antara Desa Sawit Mulyo Rejo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan Desa Mekar Sari, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu (16/8).
Reses untuk melihat tapal batas ini juga dilakukan Walikota Jambi periode 2013-2023 itu dalam rangka menampung aspirasi masyarkaat setempat yang sudah sangat lama sekali namun tidak kunjung selesai.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala Desa Sawit Mulyo Rejo dan Kades Ladang Panjang,perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari Yayasan Wahana Global Jambi (Wagji) Hendra yang sejak lama memperjuangkan kejelasan tapal batas tersebut.
Sy Fasha usai turun lapangan menyampaikan bahwa berdasarkan fakta historis dan sosial, wilayah yang selama ini disengketakan sesungguhnya merupakan bagian dari Provinsi Jambi.
“Jika kita lihat dari sejarah dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat, wilayah ini masuk Jambi. Namun berdasarkan surat edaran Mendagri tahun 2017, patok batas bergeser dan ini menimbulkan ketidakpastian. Makanya saya minta kepada warga, agar menghitung tanaman yang sudah ditanam dengan usia yang sudah belasan tahun. Dan itu milik warga Jambi, jangan sampai merugi nantinya,'' jelas Fasha.
Fasha pun mendorong Gubernur Jambi untuk segera memfasilitasi pertemuan antar provinsi.
“Saya minta Gubernur Jambi segera memanggil stakeholder terkait. Mulai dari Bupati, OPD teknis, hingga tokoh masyarakat—untuk duduk bersama Gubernur Sumatera Selatan, mencari solusi terbaik, adil, dan bermartabat bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Fasha juga mengimbau kepada masyarakat di perbatasan agar tetap tenang dan tidak terpancing untuk melakukan tindakan anarkis.
“Saya paham masyarakat merasa resah dan kecewa. Tapi saya imbau agar semua tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang merugikan. Kita perjuangkan ini melalui jalur hukum dan jalur diplomasi pemerintah. Jangan sampai ada gesekan yang justru memperkeruh suasana,” pesannya dengan tegas.
Plt Kepala Desa Sawit Mulyo Rejo, menyampaikan terima kasih atas perhatian para wakil rakyat. Karena pihaknya telah puluhan tahun tinggal dan mengelola lahan di sana.
“Kami punya KTP Jambi, anak-anak sekolah di Jambi, dan segala urusan administrasi ke Jambi. Tapi sejak perubahan batas itu, kami jadi serba tidak pasti. Terima kasih Pak Fasha dan Pak Ivan yang sudah turun langsung,” ujar Kades.
Senada dengan itu, tokoh masyarakat sekaligus perwakilan Yayasan Wagji, Hendra menilai sudah saatnya pemerintah mengambil sikap tegas.
“Masyarakat tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian. Tanpa kejelasan, banyak program pembangunan dan pelayanan publik yang terhambat. Hasil akhir kami ke Ditjen Admin Wilayah, sesuai peta tahun 1958, sudah jelas itu masuk ke Provinsi Jambi. Semoga kepala daerah terutama Gubernur dan bupati menjalankan amanah yang diminta oleh wakil rakyat. Agar semua menjadi jelas,'' kata Hendra.
Kunjungan lapangan ditutup dengan dialog dan pemetaan ulang titik-titik batas bersama perangkat desa dan tokoh lokal. Harapannya, upaya ini menjadi awal penyelesaian konkret terhadap persoalan tapal batas antar daerah yang berlarut-larut.
(*)
