Praktik-praktik ini dikenal dalam rekayasa lingkungan sebagai Best Management Practices (BMPs), dan terbukti secara ilmiah dapat mengurangi tekanan terhadap lingkungan hingga di bawah ambang ambang risiko ekosistem.
4. Kajian AMDAL dan Kepatuhan Regulasi: Pilar Akuntabilitas Ekologis
Proyek jalan khusus ini dipastikan telah melalui tahapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.AMDAL disusun oleh tim ahli multidisiplin dan mencakup:• Identifikasi risiko ekologis dan sosial secara kuantitatif,• Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) yang bersifat mengikat secara hukum,• Partisipasi publik dan konsultasi masyarakat terdampak, yang merupakan wujud nyata dari prinsip keadilan lingkungan (environmental justice).
Lebih dari sekadar dokumen administratif, AMDAL menjadi instrumen ilmiah untuk mengarahkan proyek ini agar layak secara ekologis dan sosial, serta menjadi dasar bagi pengawasan publik dan lembaga terkait di masa depan.
STUDI PRESEDEN: PEMBANGUNAN YANG SELARAS DENGAN EKOLOGI
Sejumlah proyek nasional dan internasional telah membuktikan bahwa pembangunan jalan bisa dijalankan dengan risiko minimal terhadap lingkungan, selama mengedepankan mitigasi dan rekayasa ekologis.
• Tol Balikpapan–Samarinda di Kalimantan, misalnya, berhasil dibangun di tengah kawasan berhutan dengan tetap mempertahankan koridor satwa dan menerapkan jembatan hijau (eco-bridge).• Highway 93 di Kanada, yang melintasi Taman Nasional Banff, dilengkapi dengan lebih dari 40 underpass dan overpass satwa, dan terbukti menurunkan angka kematian satwa liar hingga lebih dari 80%.• Di Sumatera sendiri, beberapa jalan akses ke ladang migas atau geothermal juga sudah menerapkan prinsip serupa dalam pengelolaan trase dan mitigasi ekosistem.
Preseden ini menunjukkan bahwa rekayasa ekologis bukan wacana, melainkan praktik yang dapat diterapkan secara kontekstual di Indonesia, termasuk di Jambi.
INVESTASI BESAR = TANGGUNG JAWAB BESAR
Proyek ini didanai oleh investasi swasta dengan nilai yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah. Dalam perspektif bisnis modern, nilai investasi sebesar ini otomatis mendorong penerapan prinsip kehati-hatian yang tinggi terhadap risiko ekologis.
Kerusakan lingkungan bukan hanya ancaman moral, tetapi juga ancaman finansial: mulai dari tuntutan hukum, penolakan sosial, hingga kerugian jangka panjang. Karena itu, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan penerapan mitigasi yang kuat justru menjadi bagian dari strategi keberlanjutan investasi itu sendiri.
Perusahaan tentunya akan sangat memperhatikan HSE (Health, Security and Environment) yang super ketat agar semua bisnisnya bisa selamat dan bertahan jangka panjang karena bagaimana pun ketika ada salah satu yang bermasalah tentu akan menganggu bisnis secara umum.
MENJAGA RASIONALITAS PUBLIK DI TENGAH DERASNYA NARASI
Narasi seputar proyek ini sering kali tercampur antara fakta dan opini emosional. Tidak jarang juga beredar hoaks dan informasi menyesatkan yang menimbulkan kecemasan tanpa dasar ilmiah. Inilah pentingnya literasi publik berbasis data.
Akademisi, media, dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga diskursus publik agar tetap objektif, adil, dan berdasar pada fakta yang terverifikasi. Sebab, keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kebijakan dan teknologi, tetapi juga pada tingkat rasionalitas kolektif masyarakat dalam menanggapi proyek pembangunan.
