JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Kelanjutan lelang jabatan 6 Kepala OPD Pemprov Jambi disebut simpang siur oleh salah satu peserta lelang. Pasalnya, salah satu peserta mendapatkan keterangan tak lolos ke tahap selanjutnya pada akun Sistem Informasi ASN BKN.
Namun, anehnya hingga saat ini belum ada pengumuman resmi lolos 3 besar oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi. Hal ini membuat ia harap-harap cemas.
"Saya buka akun SI ASN kemarin jam 12 siang dinyatakan tak lolos lagi, namun itu masih simpang siur karena ada yang bilang hoaks sebab tak ada info resmi dari BKD, " ucap ASN Pemprov yang tak mau dicantumkan namanya ini kepada Jambi Ekspres (23/9/2025).
Ia terang-terangan mempertanyakan kenapa Pemprov tak melaunching nama yang lolos. "Saya saat ini beranggapan itu web resmi jadi kebenaran sementara, anehnya pengumuman yang semula 12 September juga terlalu lama diundurnya karena alasan verifikasi, " ungkapnya.
Menanggapi itu, Ketua Panitia Seleksi (Pansel) lelang ini, Prof. Sukamto Satoto menyatakan terkait peserta yang menerima informasi dari situs BKN ia tak mengetahui pasti karena saat ini teknologi telah dibuat canggih.
BACA JUGA: Jembatan Kayu di Kumpeh Ulu Memprihatinkan, Warga Was-was Melintas
"Saya ndak tahu tak baca situs, selama itu belum diumumkan tim resmi berarti belum," sebutnya saat dikonfirmasi Jambi Ekspres (23/9) siang.
Terkait belum ada pengumuman dari BKD, menurutnya karena menunggu direkap Sekretariat Pansel. Setelah itu baru tim Pansel rapat dan selanjutnya rapat bersama Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yakni Gubernur Jambi.
"Baru selanjutnya diminta rekomendasi BKN lalu diumumkan 3 besar sekaligus dipilih salah satunya," kata Sukamto.
BACA JUGA: ABK Terjatuh ke Sungai Batanghari, Basarnas Jambi Kerahkan Tim SAR
Nantinya, lanjut Sukamto, semua tahapan akan diakumulasi dan akan di rangking.
Dalam lelang ini ada 6 jabatan Kepala OPD yang dilelang. Jabatannya penting dan banyak mengurusi pelayanan publik, seperti Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, dan Direktur RSUD Kolonel M. Syukur.
Tahapan lelang eselon II jabatan pimpinan tinggi pratama ini sendiri hampir memasuki tahap akhir, dimana peserta tersisa telah mengikuti tahapan penulisan makalah dan wawancara yang terakhir dilakukan pada 6 September 2025 lalu. (aan)
