"Menggali pandangan para narasumber mengenai strategi pengendalian, pembinaan, dan pengawasan BBM bersubsidi. Merumuskan peran dari aparat penegak hukum dan badan usaha dalam menekan penyalahgunaan distribusi BBM, "sebutnya.
"Menyusun rekomendasi langkah tindak lanjut yang realistis untuk memastikan BBM Subsidi benar-benar tepat sasaran kepada yang berhak, seperti petani dan nelayan, " sambungnya.
Lanjut Harya, BPH Migas berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan melalui sinergi Kementerian ESDM, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan badan usaha, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan data real-time."FGD ini merupakan wadah bagi semua pihak untuk menyamakan persepsi, memperkuat kolaborasi, mencari solusi bersama-sama," sebut Harya. (aan)
