JAMBIUPDATE.CO, SUNGAI PENUH- Beredar kabar dikalangan pejabat Sungai Penuh aka dilakukan rotasi jabatan. Rotasi dilakukan karena memang ada kinerja pejabat yang kurang baik. Selain itu dalam rangka penyegaran dan mengisi kekosongan jabatan.
Banyak juga pihak menilai Pemerintahan Kota Sungai Penuh saat ini membutuhkan penyegaran serius di tubuh birokrasi. Wali Kota Sungai Penuh, Alfin Bakar, perlu segera melakukan rotasi dan pergantian pejabat secara besar-besaran di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
BACA JUGA: Bupati Resmikan Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Batang Asam
Pasalnya, banyak pejabat yang saat ini menduduki jabatan strategis dinilai tidak sesuai dengan keilmuan dan pengalaman kerja mereka. Kondisi tersebut dianggap membuat kinerja pemerintahan menjadi stagnan alias mandeg.
“Sebagian besar pejabat yang ada sekarang bukan ditempatkan berdasarkan kompetensi, tapi karena faktor politik. Akibatnya, kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan tidak berjalan efektif,” ujar Mukhri salah seorang tokoh masyarakat Sungai Penuh.
BACA JUGA: Efisiensi Anggaran, Dana Desa Kabupaten Tebo Anjlok Belasan Miliar di 2026
Ia menegaskan, Wali Kota perlu memilih pejabat yang memiliki wawasan konkret, kemampuan manajerial, serta semangat kerja yang tulus dan ikhlas untuk membangun Kota Sungai Penuh.
“Walikota memang dituntut untuk melakukan pergantian pejabat eselon II dan III. Cari pejabat yang benar-benar kompeten dan memiliki dedikasi tinggi, bukan sekadar loyalitas politik,” tegas Antoni
Dari hasil penelusuran dan kritik masyarakat, terdapat sejumlah jabatan yang dinilai tidak sesuai dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman pejabatnya, antara lain:
Dinas Perhubungan-dijabat oleh ASN berlatar belakang guru. Dinas Perindustrian dan Perdagangan-latar belakang pertanian. Dinas Koperasi dan UMKM-tidak sesuai bidang.
Selain itu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)-berlatar belakang guru. Dinas Pariwisata-berlatar belakang guru. Dinas Pekerjaan Umum (PU)-tidak sejalan dengan keahlian teknis.
Ada lagi di Dinas Kesehatan-tidak berlatar belakang medis. Dinas Pendidikan-guru, namun kurang pengalaman manajerial. Bappeda-berlatar belakang hukum. Sedangkan di Dinas Pertanian-dijabat oleh PPL yang dinilai kurang berkompeten.
Demikian juga di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Satpol PP, serta Damkar-juga dinilai perlu pembenahan struktural.
Kondisi ini disebut-sebut menyebabkan banyak program pembangunan berjalan lambat, bahkan sebagian terhenti karena pejabat tidak memahami substansi teknis bidang yang mereka pimpin.
Desakan agar Wali Kota Alfin Bakar melakukan reformasi birokrasi kian menguat. Publik berharap rotasi pejabat dilakukan secara objektif, berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan atas dasar kepentingan politik.
“Kalau pejabat ditempatkan sesuai keilmuan dan kemampuan, Sungai Penuh pasti bisa maju. Tapi kalau tidak, kita akan terus jalan di tempat,” katanya.
Sementara itu pejabat BKPSDM yang enggan disebut namanya membenarkan akan ada pelantikan pejabat pada bulan mendatang. Ada yang memang pejabat dirotasi ada juga dalam mengisi kekosongan jangan. "Iya sekitar November akan ada rotasi jabatan, penyegaran," ujarnya.
Wako Alfin dikonfirmasi belum menyampaikan secara resmi terkait adakan adanya pelantikan pejabat. Namun yang pastinya menurut Wako Alfin, penilaian kinerja tetap dilakukan terhadap semua pejabat maupun ASN dilingkup Sungai Penuh. "Tentu nanti pelantikan pejabat pasti ada. Tapi uang pastinya kinerja pejabat maupun ASN tetap dinilai," kata Wako Alfin. (Hdp)
