JAMBIUPDATE.CO, JAMBI — Gubernur Jambi, Al Haris, secara tegas menyentil jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi yang dinilai kurang disiplin dan da tak berkinerja baik. Menyikapi hal tersebut, Pemprov Jambi berencana menggelar evaluasi kinerja dan rotasi jabatan (job fit) besar-besaran pada Agustus 2026 mendatang.
Al Haris mengungkapkan bahwa aturan birokrasi kepegawaian saat ini terbilang lebih ketat dibanding regulasi sebelumnya. Untuk mendisiplinkan atau mentransisi pejabat (non-job), pemerintah daerah kini harus melalui tahapan evaluasi ketat serta mengantongi persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)."Dulu undang-undang yang lama boleh pejabat di non-job-kan. Yang baru tak bisa lagi. Harus ada evaluasi kinerja, izin BKN, dan izin Mendagri, sehingga susah. Jadi memang pejabat ini agak 'melawan' jadinya," kata Al Haris di DPRD Provinsi Jambi, Senin (27/7/2026).
Meski terbentur regulasi yang ketat, Al Haris memastikan pihaknya telah mengantongi izin dari BKN untuk menggelar uji kesesuaian (job fit) terhadap belasan pejabat eselon. Pelantikan serta perombakan posisi dijadwalkan bakal rampung pada bulan Agustus.
Evaluasi ini nantinya akan menyoroti secara tajam tingkat kedisiplinan para pejabat.
Tak hanya soal kehadiran, Al Haris juga menumpahkan kekesalannya terhadap sikap sejumlah pejabat eselon yang dinilai terkesan 'sembunyi' dan enggan menunjukkan tanggung jawabnya saat berada di forum resmi, termasuk saat rapat di gedung DPRD Provinsi Jambi."Nah, ini duduk di belakang. Bagaimana eselon II tak mau tampil . Di gedung Dewan pun duduknya di belakang," ungkapnya.
Langkah tegas yang diambil bersama DPRD Provinsi Jambi ini diharapkan dapat mengembalikan kedisiplinan, integritas, serta profesionalisme para pejabat Pemprov Jambi dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik.
Pada hari yang sama, saat penyerahan penghargaan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2026 di Kantor Inspektorat Provinsi Jambi, Senin pagi, Haris juga meminta kepada seluruh kepala OPD menjadikan hasil evaluasi SAKIP sebagai bahan introspeksi untuk meningkatkan kualitas kinerja. Menurutnya, nilai SAKIP akan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan para pejabat.
BACA JUGA: Dedy Putra Kembali Mutasi Kepala Sekolah, Berikut Daftar Nama-Namanya
Bahkan, Al Haris mengungkapkan bahwa dirinya sengaja menunda pelantikan hasil job fit pejabat eselon II. Keputusan itu diambil karena ia ingin melihat lebih dahulu capaian kinerja OPD melalui hasil evaluasi SAKIP.
"Saya sengaja menunda pelantikan sampai Agustus. Saya ingin melihat dulu bagaimana hasil SAKIP masing-masing OPD. Jangan hanya bagus saat mengikuti seleksi, tetapi saat menjalankan tugas justru tidak mampu menunjukkan kinerja," tegasnya.
Sebelumnya pada sidang paripurna DPRD, Senin (27/7/2026) anggota Dewan turut menyoroti tak semuanya Kepala OPD Pemprov yang datang. "Pak gubernur banyak kepala daerah tak hadir tolong ditindaklanjuti, "sebut Ahmad Fauzi Ansori selalu juru bicara Badan Anggaran di Sidang Paripurna. (aan)
