JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Upaya keras Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi di bawah komando Gubernur Al Haris dalam memperjuangkan hak Participating Interest (PI) dari sektor minyak dan gas (migas) hampir memasuki fase akhir.
Dalam pertemuan pada dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Selasa 28 Juli 2026 di Jakarta, Pemprov Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi telah mendengarkan penawaran resmi dari SKK Migas untuk blok PetroChina itu.
BACA JUGA: Cegah Karhutla, Bupati Anwar Sadat Dorong Pembentukan Kantor Daops di Tanjab Barat
Gubernur Jambi Al Haris, mengungkapkan bahwa pihak SKK Migas telah menyodorkan angka pasti kepada daerah. Meski tawaran tersebut belum menyentuh batas maksimal 10 persen yang selama ini diperjuangkan, Al Haris menilai kesepakatan ini merupakan momentum penting untuk menambah pundi-pundi penerimaan daerah.
"Kemarin kita sudah ada pertemuan dengan SKK Migas dan mereka sudah menawarkan angka kepada kita yakni 7 persen. Tinggal lagi nanti dibahas, nanti BUMD yang akan kita bawa untuk menindaklanjuti. Karena BUMD-lah yang akan mengeksekusi atau sharing saham nantinya, pemerintah hanya sebatas memperjuangkan kebijakannya," ujar Al Haris kepada Jambi Ekspres (30/7/2026).
BACA JUGA: Faizal Riza Sesalkan Bantuan Kebakaran Terlambat Sampai ke Masyarakat Sungai Dualap Tanjab Barat
Orang nomor satu di Provinsi Jambi ini menekankan urgensi penerimaan dana tersebut. Ia telah meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk beserta Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk segera duduk bersama dan mengkaji tawaran dari SKK Migas. Al Haris menargetkan persetujuan bisa segera dicapai dalam waktu dekat.
"Saya mencoba untuk mengajak diskusi teman-teman BUMD, termasuk juga dari Pansus. Saya kira, kalau kita tidak menerima tawaran ini, kapan lagi uang akan masuk ke kita? Kalau disetujui, targetnya bulan September uang itu sudah masuk ke kas daerah," tegas Gubernur.
Dana segar dari sektor migas ini, lanjut Al Haris, sangat krusial untuk membantu percepatan pembangunan daerah serta menambah kapasitas fiskal Provinsi Jambi.
Ditegaakannya, bahwa Pemprov Jambi telah berupaya maksimal memperjuangkan porsi maksimal PI sebesar 10 persen selama tiga tahun terakhir.
"Upaya maksimal untuk 10 persen itu sudah kita lakukan. Sudah tiga tahun kita berjuang, semenjak tahun 2022 hingga 2023 lalu," jelasnya.
Kini, bola berada di tangan BUMD dan legislatif. Dengan proses administrasi dan negosiasi teknis yang akan segera dieksekusi oleh BUMD, Pemprov Jambi berharap aliran dana PI ini dapat segera terealisasi demi kemajuan pembangunan Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. (aan)
