JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – DPRD Provinsi Jambi mendorong pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian daerah melalui sektor pertambangan.
Anggota DPRD Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi, mengatakan upaya pembentukan WPR dan IPR perlu didorong bersama oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk kemudian diusulkan kepada pemerintah pusat.
“Upaya ini harus didorong bersama-sama pemerintah provinsi dan kabupaten kepada pemerintah pusat,” kata Ahmad Fauzi, Jumat (14/8).
Menurutnya, usulan mengenai skema WPR dan IPR telah diakomodasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Jambi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi Tahun 2026.
BACA JUGA: Kronologi Wanita Tewas di Parit Jambi, Motor Diduga Oleng hingga Terjun ke Parit
Mengingat penetapan WPR dan IPR merupakan kewenangan pemerintah pusat, ia meminta pemerintah daerah aktif mengusulkan dan mengawal kebijakan tersebut agar dapat segera direalisasikan.
Fauzi menjelaskan, keberadaan WPR dan IPR tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan aktivitas pertambangan, tetapi juga menjadi salah satu upaya mengendalikan kegiatan pertambangan agar tidak merusak lingkungan.
Melalui penetapan wilayah pertambangan rakyat, aktivitas masyarakat dapat dibatasi pada kawasan yang telah ditentukan sesuai ketentuan. Dengan demikian, masyarakat yang mengantongi IPR dapat menjalankan kegiatan pertambangan secara legal.
Ia menilai aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Jambi semakin tidak terkendali. Bahkan, kegiatan tersebut telah merambah kawasan terlarang, termasuk taman nasional dan kawasan Geopark Merangin.
BACA JUGA: Polda Jambi Ungkap 88 Kasus Curanmor, 111 Tersangka Diamankan
Jika tidak segera ditangani, aktivitas pertambangan ilegal dikhawatirkan semakin mengancam kelestarian lingkungan dan keberadaan kawasan konservasi tersebut.
“Kita (Pansus) berikan bagian, sisa satu pasal memberikan ruang untuk melahirkan sebuah kebijakan WPR itu. Tinggal ditindaklanjuti antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, harus didorong,” jelasnya.
Senada dengan itu, anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya, Ansori, menyebut aktivitas pertambangan emas ilegal tidak hanya terjadi di kawasan taman nasional, tetapi juga telah merambah hingga aliran Sungai Batanghari.
