JAMBIUPDATE.CO, KUALA TUNGKAL – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kuala Tungkal menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama pengguna layanan, penerima manfaat, dan sejumlah pemangku kepentingan, Rabu (19/8/2026) siang.
KPPN Kuala Tungkal merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI yang memiliki tugas dalam pengelolaan dan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BACA JUGA: Petani Tanjabtim Naik Kelas, Garap Penangkaran Benih Kedelai Bernilai Tinggi
Forum tersebut digelar sebagai sarana penyampaian kebijakan pengelolaan keuangan negara, layanan, profil, serta berbagai inovasi KPPN Kuala Tungkal. Selain itu, FKP menjadi ruang dialog, diskusi, dan pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara pelayanan publik dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri pimpinan atau perwakilan satuan kerja Kementerian/Lembaga, perbankan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, termasuk Forum Pelestarian Mangrove Pangkal Babu, media massa, perguruan tinggi IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, serta pelaku UMKM.
BACA JUGA: Disambut Walikota, Danrem 042/Garuda Kunjungi Sungai Penuh
Kepala KPPN Kuala Tungkal, Yongki Andrea, turut memaparkan berbagai layanan dan standar pelayanan KPPN, profil instansi, inovasi, serta sejumlah prestasi yang telah diraih KPPN Kuala Tungkal.
“FKP ini merupakan forum dalam rangka transparansi dan efektivitas peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk tugas KPPN sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor di daerah,” ujar Yongki.
Melalui forum tersebut, KPPN Kuala Tungkal menerima berbagai usulan, masukan, saran, hingga kritik konstruktif dari para peserta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
BACA JUGA: Sidang PDAM Tirta Mayang,Dirut PT DHS Pusat Sebut Cabang Berdiri dan Beroperasi Terpisah
Yongki berharap kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara KPPN dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Dengan demikian, APBN sebagai instrumen fiskal dapat berkontribusi secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat serta mendukung percepatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun Tanjung Jabung Timur,” katanya.
Para peserta juga menyampaikan apresiasi terhadap pelayanan KPPN Kuala Tungkal yang selama ini dinilai telah berjalan baik. Selain itu, sejumlah masukan disampaikan untuk memperkuat komitmen peningkatan pelayanan, khususnya dalam penyaluran dana APBN kepada satuan kerja Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Kabupaten melalui dana transfer ke daerah.
Peserta juga mendorong perluasan jangkauan informasi melalui media sosial agar semakin banyak elemen masyarakat mengetahui dan memahami peran, tugas, serta fungsi KPPN Kuala Tungkal.
Pada akhir kegiatan, seluruh elemen yang hadir menandatangani Berita Acara Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik. Penandatanganan tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen bersama untuk menindaklanjuti berbagai masukan dan saran melalui kerja yang lebih sinergis dan kolaboratif.
“Harapannya, pelayanan yang diberikan KPPN semakin baik dan memuaskan. Yang paling penting, dana APBN yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur,” pungkasnya. (Sun)
