JAMBIUDATE.CO, JAMBI – DPRD Provinsi Jambi meminta Pemerintah Provinsi Jambi dan PT Jambi Indoguna Internasional (JII) menyampaikan perkembangan tertulis terkait proses Participating Interest (PI) di Wilayah Kerja (WK) Jabung.
DPRD meminta penjelasan tersebut mencakup besaran porsi yang sedang dinegosiasikan, dasar perhitungan keekonomian, hingga status persetujuan dari pemerintah pusat.
Permintaan itu disampaikan menyusul hasil pemantauan pada 21–28 September 2026. Dalam laporan RRI pada 22 September, disebutkan bahwa proses pengalihan atau pengelolaan PI yang berkaitan dengan PetroChina dan Jadestone masih berlangsung, dengan target penyelesaian sebelum akhir 2026.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menegaskan bahwa target penyelesaian tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kesepakatan final maupun persetujuan pengalihan PI.
BACA JUGA: Tekan Aktivitas PETI, DPRD Jambi Dorong Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat
“Informasi proses masih berjalan tentu perlu kami catat. Target penyelesaian sebelum akhir tahun belum dapat dimaknai sebagai pengalihan yang sudah disepakati atau disetujui. Kami perlu melihat dokumen dan tahapan resminya,” kata Ivan, 28 September 2026.
Dalam berita acara hasil rapat Panitia Khusus (Pansus) I pada 12 Agustus 2026, PetroChina disebut menawarkan porsi PI sebesar 7 persen kepada PT JII.
Sementara itu, Pansus mendorong agar PT JII dapat mengoptimalkan porsi hingga 10 persen dari PetroChina beserta mitra pemegang saham lainnya. Namun, berita acara tersebut juga mencatat bahwa persentase final belum disepakati.
BACA JUGA: Polda Jambi Ungkap 88 Kasus Curanmor, 111 Tersangka Diamankan
Ivan menegaskan, informasi mengenai pembahasan yang telah mencapai sekitar 90 persen bukan berarti proses pengalihan PI telah selesai.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah aspek penting yang harus dijelaskan secara terbuka, mulai dari besaran porsi, dasar perhitungan keekonomian, kesepakatan komersial, hingga persetujuan formal.
“Perlu dipastikan bukan hanya sejauh mana pembahasan berlangsung, tetapi apa yang sudah disepakati, apa yang masih berbeda, dan dokumen apa yang masih harus dipenuhi. Penawaran 7 persen juga harus disertai dasar perhitungan yang dapat diperiksa,” tegasnya.
