Mahbub Daryanto, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi membantah memanipulasi data peserta seleksi CPNS Honorer K2 di lingkungan Kemenag Provinsi Jambi. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan ombudsman, ada setidaknya 126 peserta seleksi yang dituding menjadi peserta ‘siluman’.
Soal ini, Mahbub buru-buru membantahnya. “Datanya sudah saya serahkan kepada Ombudsman, kalau ada pihak yang melaporkan ada yang belum puas, kan K2 ini kan urusan Panselnas, bukan kami Kemenag,” ujarnya.
“Kami kan melaksanakan ujian saja, berdasarkan listing yang dikeluarkan oleh Panselnas. Jadi tidak ada upaya memanipulasi, bagaimana saya mau memanipulasi. Saya ini diawasi,” tambahnya.
Dia menyayangkan Ombudsman yang mempublikasikan persoalan ini. “Pihak Ombudsman dalam hal penyelidikan jangan juga kemana-mana. Itu kan meresahkan orang. Nanti akibat dari ini, kalau honorer terus saling protes maka akan dibatalkan semua nantinya. Kan kasian banyak ribuan orang yang bisa dibatalkan. Kami tak ada kepentingan Lillahi Ta’ala,” sebutnya.
“Jika komplain yang dilakukan secara terus menerus oleh pihak yang merasa berhak masuk namun tak masuk, itu akan berakibat pusat bisa membatalkan hasil ini. kami kan hanya meneruskan, tak ada kepentingan saya harus lulus sekian. Saya hanya menjalankan sesuai prosedur dan sesuai SOP yang ada oleh Panselnas,” ujarnya.
Soal peserta ‘siluman’, dia menegaskan, mereka bukan peserta siluman. Ratusan honorer yang disebut sebagai peserta ‘siluman’ itu sebenarnya terdaftar. “Mereka itu bukan siluman. Mereka itu terdaftar. Saya kan melaksanakan sesuai data yang dikeluarkan ke Panselnas,” ujarnya.
Lagipula, dia menegaskan, mereka yang dinyatakan lolos seleksi, belum tentu akan diangkat menjadi CPNS. “Jadi klau mereka ini seleksi lolos, kan mereka akan diseleksi lagi bahannya, tak langsung menjadi CPNS, belum tentu. Kan ada verifikasi lagi dari Kemenag dan diminta melengkapi berkas sesuai yang asli, kalau saja ada pemalsuan kan tidak bisa. Kan tak selesai batas itu saja,” tandasnya.
--batas--
Diberitakan sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi, Taufik Yasak melalui rilisnya menyatakan, diduga ada manupulasi data-data nama honorer K2 oleh pejabat daerah. Inilah yang menyebabjan kisruh dalam pengumuman kelulusan CPNS K2 disejumlah daerah se-Provinsi Jambi.
“Diduga banyak peserta yang diketahui tidak pernah honorer atau baru beberapa tahun honorer dan tidak berhak ikut ujian, namun dinyatakan lulus. Sedangkan honorer K2 yang berhak dinyatakan tidak lulus,” ujarnya.
Dia mengatakan, salah satu contoh kasus tersebut yakni pada seleksi honorer K2 Kemenag Kerinci, saat ini kasus tersebut masih ditangani Ombudsman RI Perwakilan Jambi. “Penyebabnya berawal dari manipulasi data peserta K2 untuk bisa mengikuti ujian CPNS K2. Padahal yang berhak mengikuti ujian seharusnya hanya Honorer K1 dan K2 hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) dari Kemenpan,” katanya, Jumat (21/2).
Hal itu bahkan sudah dikonsultasikan Taufik Yasak dan tim ke Ombudsman RI. Bahkan, pihaknya sudah langsung kroscek ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan&RB) mengenai CPNS K2.
Menurut Taufik, disinilah ketahuan, ternyata banyak daerah mengajukan nama-nama honorer K2 fiktif untuk bisa mengikuti ujian CPNS K2. “Kalau ada nama terdaftar diluar hasil audit ATT yang dikeluarkan Kemenpan, berarti adalah honorer K2 fiktif,” tegasnya.
Nama honorer K2 fiktif tersebut, diketahui hanya diusulkan dari BKD melalui Sekretaris Daerah dan kepala atau pejabat untuk instasi vertikal di daerah yang diindikasi lewat berbagai permainan. Seharusnya peserta diusulkan mengikuti ujian hanya nama-nama hasil ATT sebelumnya.
Masalah tersebut dicontohkannya seperti seleksi CPNS K2 dari Kemenag Kerinci yang ditangani Ombudsman. Seharusnya hanya 229 orang saja yang berhak mengikuti seleksi CPNS berdasarkan ATT Kemenpan. Namun kemudian peserta ujian menjadi 325 atau bertambah 126 peserta.
“Nah 126 itu permainan dan diajukan oleh pejabat dari daerah, walaupun alasan mereka nama-nama itu berasal dari sanggahan pihak honorer yang langsung dilakukan ke Kemenpan. Tapi setelah kami tanyakan itu tidak benar. Kasus K2 dengan modus ini terjadi seluruh daerah di Indonesia,” sebutnya.
sumber: jambi ekspres