Gonjang-ganjing kasus honorer K2 yang lolos menjadi PNS kembali mencuat di Prov Jambi. Bahkan, ada yang telah sampai ke ranah hukum. Ditengarai kasus ini diam-diam terjadi di semua kabupaten.
Menurut catatan jambiupdate.com, sekitar 10 tahun silam atau jauh sebelum ada istilah K2 saat ini, data para guru dan pegawai honorer di tiap Pemkab juga pernah diributkan karena diduga telah direkayasa. Namun, seperti biasanya, kasus seperti ini selalu saja mentah di tengah jalan.
Sejumlah warga Jambi menuturkan, isu KKN dalam proses penerimaan CPNS di Prov Jambi memang bukan barang baru yang mendadak muncul saat ini saja, tapi sudah menjadi rahasia umum sejak dulu kala. Ia seperti kentut. Tercium busuk dan menggemparkan, tapi entah siapa yang berbuat. Hingga kini belum ada satu pun pelakunya yang diseret ke meja hijau, konon lagi dijebloskan ke balik jeruji besi.
Tampaknya, berbagai cara dilakukan asalkan berhasil menjadi PNS. Sogok-menyogok tak masalah, meski pasarannya tiap tahun terus melejit naik. Rumor yang beredar, 10 tahun lalu pasaran sogokan untuk lulusan S1 di Prov Jambi masih di kisaran Rp 25 juta. 5 tahun kemudian naik menjadi Rp 70 juta, dan sekarang sudah bertengger di angka Rp 125 juta. Fantastis!
Pesona PNS jauh lebih memikat, ketimbang menjadi karyawan swasta, apalagi wirausaha. Pasalnya, status PNS dinilai menjamin masa depan seumur hidup. Tiap bulan terima gaji. Kelak sudah pensiun pun mereka masih digaji negara. Padahal, aturan ini sebenarnya terasa tidak adil dan tidak profesional. Daya pikat itu menjadi makin berlipat ganda, manakala pemerintah terus menaikkan gaji PNS.
Calon peserta pun mesti pontang-panting mempersiapkan uang. Tak peduli harus menju al atau menggadaikan ternak, sawah dan ladang, barang simpanan, harta warisan, atau pinjam uang di bank. Bahkan, ada orang tua yang sudah menyiapkan dana jauh-jauh hari dan sibuk mencari 'orang tempat berurusan'.
Akibatnya, muncul imej negatif bahwa percuma saja ikut tes, karena yang bakal lulus hanya peserta yang menyogok. Meskipun tentu tidak semuanya menyogok, tapi persentasenya diduga sangat minim. Sulit untuk dipercayai tes penerimaan CPNS di Prov Jambi benar-benar berlangsung murni 100 %. Tiap orang yang ditanya, pasti akan menjawab 'mustahil'.
Tapi, modusnya tidak sebatas itu saja. Ada pula yang disebut-sebut merekayasa data masa honor. Yang baru honor setahun dua tahun dibuat sudah bertahun-tahun hingga mmenuhi kriteria. Bahkan, yang tidak pernah honor dibuat pernah honor. Sehingga, data sisa jumlah honorer batas 2005 dan K2 di tiap Pemkab cendrung selalu berubah (bertambah) dengan berbagai alasan.
Indikasi adanya KKN dalam proses penerimaan PNS di Prov Jambi setidaknya tercermin dari aksi demonstrasi para mahasiswa dan elemen masyarakat di sejumlah kabupaten. Nyaris di tiap musim penerimaan PNS, selalu saja ada aksi demontrasi di tiap kabupaten menolak KKN. Meskipun, para pejabat berkompeten bersikukuh menegaskan 'tidak ada KKN dalam tes kali ini'.
Media-media lokal di Jambi pernah mengekspos, para demonstran yang marah menggugat ke gedung DPRD, kantor bupati/Wako/gubernur, bahkan sampai melayangkan surat ke Mendagri. Mereka minta permainan uang dikikis habis. Pelaku KKN ditangkap dan diadili. Tapi, siapa toh yang bisa menjamin benar-benar bersih. Sebab, bukankah ini Indonesia, salah satu negeri yang dikenal terkorup di dunia?
Sampai kapan lingkaran setan mental KKN hilang dari negeri tercinta ini? Dengan status yang buruk itu, mungkinkah Prov Jambi termasuk pengecualian? Mari bersama kita doakan.(*)
Redaktur : Joni Yanto.
