Masalah perumahan bersubsidi yang dalam tahun terakhir kian tersendat penyalurannya turut menjadi perhatian tersendiri bagi DPD Real Estat Indonesia (REI) Jambi.
Dalam Musda ke-7 yang diadakan selama 2 hari (29-30) di Abadi Suite, selain melakukan pemilihan ketua untuk periode 3 tahun ke depan, REI juga turut membahas mengenai nasib perumahan rakyat khususnya untuk Provinsi Jambi.
Dalam musda yang bertema ‘Mendukung Pemerintah dalam Menyediakan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Menuju Jambi Bangkit” ini, REI Provinsi Jambi akan menggodok secara tuntas mengenai aturan-aturan perumahan rakyat dengan bersinergi bersama pemerintah daerah demi memenuhi kebutuhan perumahan rakyat.
“Harapannya nanti pemerintah menghadirkan kebijakan lokal yang antara lain mengatur tentang perijinan, IMB, sarana dan prasarana, serta peraturan lainnya yang mempermudah pengembang untuk menghadirkan perumahan bersubsidi,” ujar Ketua DPD REI periode 2012-2014, Hasan Fauzi kepada media Selasa (29/1).
Selain itu, masalah pembiayaan yang selama ini hanya bertumpu pada 1 bank saja untuk penjualan dinilai kurang efektif. Padahal dalam peraturan pemerintah setidaknya ada 6 bank besar, dan termasuk bank berpelat merah yang turut memiliki tanggung jawab untuk memberikan kucuran perkreditan untuk kredit perumahan. Namun fakta dilapangan, hampir 90 persen kredit perumahan disalurkan oleh Bank BTN sehingga untuk realisasinya masih belum maksimal.
“Kita berharap nantinya bank-bank lain membuka keran pembiayaaan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembelian rumah bersubsidi sehingga dapat mengurangi back lock perumahan yang kian tahun terus bertambah,” paparnya.
Berdasarkan data yang terekam, Provinsi Jambi masih membutuhkan 600 ribu unit rumah bagi masyarakat yang tiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang bertambah sekitar 200 ribu unit rumah di setiap tahnnya.
“Fakta dilapangan kita hanya mampu merealisasikan sekitar 50 persen dari target yang telah ditentukan. Besar harapan dengan adanya kebijakan dan perhatian pemerintah tentang perumahan rakyat ini mampu mengurangi masalah back lock untuk Provinsi Jambi,” paparnya.
Dalam Musda ke-7 ini, akan dilakukan pemilihan ketua baru untuk mengisi masa jabatan 2014-2017 dengan dihadiri oleh sekitar 80 anggota aktif dari pengembang baik dari kota dan kabupaten.
Sumber : Jambi Ekspres
