KINABALU, MALAYSIA - Konferensi Negara ASEAN, The Fifth Conference The ASEAN Social Forestry Network (ASFN), yang digelar di Universiti Malaysia Sabah (UMS) Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia yang berakhir (26/5) melahirkan beberapa komitmen di negara–negara ASEAN untuk saling belajar dan mendukung terkait community forestry dan social forestry terutama dalam upaya pengembangan hasil hutan non kayu yang dapat menggerakan ekonomi masyarakat lokal.
“Yang menjadi penting adalah bagaimana pengembangan hasil hutan non kayu dalam rangka green ekonomi dan menyambut perdagangan bebas di tingkat ASEAN tahun 2015, agar tidak merugikan masyarakat,” ujar Ir Wiratno, M.Sc Ketua Delegasi Indonesia ASFN.
Wiratno yang juga menjabat Direktur Bina Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan mengungkapkan, masih banyak Kabupaten dan Provinsi yang belum mengeluarkan izin pengelolaan hutan, dan Jambi bisa menjadi percontohan, karena pemerintahnya aktif dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dan hutan Desa.
“Saya berharap Bupati Tanjung jabung Timur ini bisa menjadi percontohan Nasional, terlebih contoh untuk Kabupaten lain dalam menjalankan program-program berbasis masyarakat,” ujar Wiratno lagi.
Konfrensi yang dihadiri 200 peserta dari 10 negara ASEAN dan beberapa negara Eropa, yang terdiri dari akademisi, peneliti, mahasiswa, LSM dan pemerintahan, yang dilaksanakan selama 3 hari (24-26) ini, ragam kegiatannya terdiri dari diskusi dengan berbagai topik. Bupati Tanjung Jabung Timur, H Zumi Zola Zulkifli STP, MA mempresentasikan program pemerintahannya dengan topik “Raising the Contribution of Social Forestry to Food Security”.
“Provinsi Jambi, khususnya Tanjung Jabung Timur, memiliki komitmen kuat terhadap kelestarian hutan terutama Taman Nasioanl Berbak sesuai yang diamanatkan undang-undang, namun di sisi lain kita juga harus memperhatikan kesejahteran masyarakat lokal disekitar hutan, yang juga mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, ini saya sampaikan kehadapan forum,” kata Zola.
--batas--
Dikatakan Zola, Program-program yang telah dijalankan diantaranya, membuat proyek percontohan budidaya ikan bandeng dibeberapa Kecamatan, penanaman mangrove, dan budidaya tanaman singkong gajah, dalam perkembangannya kedepan akan dibangun pabrik pengolahan terhadap komoditas-komiditas terkait pernyaataan ini mendapat respon dari beberapa negara seperti Laos dan Thailand dalam forum diskusi dengan menggunakan bahasa inggris ini, dan pada kesempatan itu Zola menegaskan penegakan hukum terhadap perambah dan perusah hutan harus kuat, termasuk dengan persoalan-persoalan krusial terkait kebakaran lahan.
“Ini yang penting, selain berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, kita juga bertanggung-jawab menjaga kelestarian hutan dengan menjaga dan meminimalisir bahaya kebakaran hutan”, ujar Zola.
Keseriusan Pemkab Tanjung Jabung Timur, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mencegah secara serius kebakaran lahan didaerahnya dengan cara turun langsung, mendapat apresiasi positif dari The Swiss Agency for Development Cooperation (SDC), Patricik Sieber, saat coffe break, Patrick menyambangi Zola dan mengutarakan kekagumannya terhadap program yang telah dibuat.
“Ya, saya sampaikan bahwa masalah hutan itu adalah masalah bersama baik itu ditingkat ASEAN maupun dunia, artinya Kita sangat terbuka untuk shraing informasi dan sama-sama mencari solusi terkait masalah hutan, apalagi setiap tahunnya asap menjadi masalah yang tidak terelakan, apalagi Tanjabtim merupakan daerah yang didominasi rawa gambut” jelas Zola.
Menurut Zola, pihaknya sudah maksimal dalam upaya menjaga kelestarian hutan ini, walau dengan keterbatasan fasilitas dan anggaran, pihanknya telah berupaya meminimalisir persoalan-persoalan tentang kehutanan dan asap. “mereka memberikan apresiasi yang positif, dan akan selalu berbagi informasi terkait ini,” sambung Zola. (ADV)
