SENGETI, Opini atau Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap hasil audit yang dilaksanakan di Muarojambi untuk tahun 2012 akan dikeluarkan 24 Mei ini. Opini ini akan menjadi barometer bagi Pemkab Muarojambi terhadap realisasi penggunaan Anggaran selama tahun 2012 lalu.
‘’BPK menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualain (WTP) bisa dikeluarkan. Kami berharap bisa meraih WTP karena beberapa tahun belakangan ini Muarojambi sudah banyak melakukan perubahan dan perbaika,'' ujar Kabag Keuangan Setda Muarojambi, Hasbullah SE.
Bupati Muarojambi, H Burhannudin Mahir, mengaku belum lama ini dirinya melakukan hering dengan BPK mengenai pengelolan uang negara dalam hering tersebut hasil audit Muarojambi memuaskan. ''Bisa kita lihat nanti hasil audit BPK untuk Muarojambi nanti,'' imbuhnya.
Bupati menambahkan, dirinya saat ini berupaya agar Kabupaten Muarojambi mendapat predikat WTP dari BPK. ''Tidak gampang untuk mendapatkan predikat WTP dari BPK untuk itu kita harus bisa bekerja keras terutama dalam mengelolah uang negara,'' tegasnya.
Guna mencegah terjadinya penggunan uang negara oleh PNS, peran kepala SKPD sangat dibutuhkan. ''SKPD ini banyak jadi tidak mungkin saya mengawasi langsung. Jadi kepala SKPD harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap anak buahnya,'' tandasnya. (sumber: jambi ekspres)
‘’BPK menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualain (WTP) bisa dikeluarkan. Kami berharap bisa meraih WTP karena beberapa tahun belakangan ini Muarojambi sudah banyak melakukan perubahan dan perbaika,'' ujar Kabag Keuangan Setda Muarojambi, Hasbullah SE.
Bupati Muarojambi, H Burhannudin Mahir, mengaku belum lama ini dirinya melakukan hering dengan BPK mengenai pengelolan uang negara dalam hering tersebut hasil audit Muarojambi memuaskan. ''Bisa kita lihat nanti hasil audit BPK untuk Muarojambi nanti,'' imbuhnya.
Bupati menambahkan, dirinya saat ini berupaya agar Kabupaten Muarojambi mendapat predikat WTP dari BPK. ''Tidak gampang untuk mendapatkan predikat WTP dari BPK untuk itu kita harus bisa bekerja keras terutama dalam mengelolah uang negara,'' tegasnya.
Guna mencegah terjadinya penggunan uang negara oleh PNS, peran kepala SKPD sangat dibutuhkan. ''SKPD ini banyak jadi tidak mungkin saya mengawasi langsung. Jadi kepala SKPD harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap anak buahnya,'' tandasnya. (sumber: jambi ekspres)
