Berdasarkan data dari Kemdikbud, UN SMA 2013 diikuti oleh 1.581.286 siswa dan yang lulus 1.573.036 siswa, 8.250 siswa tidak lulus. Untuk jenjang SMK, yang ikut UN tercatat 1.106.140 siswa dan yang lulus 1.105.539 siswa yaitu hanya sekitar 601 orang atau 99,95 %.
Nilai rata-rata UN SMA/MA tahun 2012/2013 dibandingkan dengan tahun 2011/2012 turun dari 7,7 menjadi 6,35. Tingkat kelulusannya juga turun dari 99,50 persen menjadi 99,48 persen. Selain itu, tahun ini masih terdapat 24 sekolah yang semua siswanya tidak lulus. Sebaliknya, terdapat 15.000 sekolah yang siswanya 100 persen lulus.
Sementara itu, untuk Provinsi Jambi, peserta UN SLTA 27.070 orang, 521 siswa tidak lulus: Kota Jambi 5 orang, Kota Sungaipenuh empat orang, Batanghari 25 orang, Bungo 31 orang, Tanjabbar 78 orang, Merangin 131 orang, Sarolangun 83 orang, Tebo 129, Tanjabtim 35. (JE, 24/5/13)
Sedangkan tingkat SMP/MTs di Provinsi Jambi, dari 48.752 peserta UN, 721 tidak lulus dan yang mengejutkan peserta UN yang memperoleh nilai tertinggi didominasi oleh sekolah sekolah swasta (JE, 1/6/13)
Dilain pihak, pada 21 Maret 2011, Mendikbud Mohammad Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR melaporkan, 88,8 persen sekolah di Indonesia, mulai dari SD hingga SMA/SMK, belum melewati mutu standar pelayanan minimal (SPM): 40,31 persen dari 201.557 sekolah di bawah SPM dan 48,89 persen pada posisi SPM. Hanya 10,15 persen memenuhi standar nasional pendidikan dan 0,65 persen rintisan sekolah bertaraf internasional (Kompas, 23/3/2011).
Jika digunakan logika sederhana, dengan data itu, semestinya hanya sekitar 11 persen sekolah yang dapat lulus 100 persen atau di kisaran 100 persen, 49 persen kelulusan di kisaran 55 persen, dan 40 persen lain di bawah batas kelulusan. Jika suatu sekolah berada jauh di bawah standar minimal, misalnya tak punya guru yang memenuhi kualifikasi, tak punya perpustakaan, proses belajar-mengajarnya belum berjalan normal, lalu tiba-tiba siswanya lulus 100 persen, dapat diduga pasti terjadi penyimpangan. Dengan kelulusan di kisaran 100 persen secara nasional dari penyelenggaraan UN, tak dapat lagi dibedakan antara sekolah yang belum memenuhi SPM dengan sekolah yang bertaraf internasional. Semua sama-sama berprestasi pada capaian kelulusan sama. Akibatnya, hasil UN tidak dapat lagi digunakan untuk membedakan mana sekolah yang berada di strata bawah yang perlu dibina dan mana yang tidak (Kompas).
Berkaca dari hasil akreditasi SMA/MA Provinsi Jambi juga mengungkap hasil yang ‘mencengangkan’ yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Lembaga ini merupakan badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Artinya hasil evaluasi badan ini memaparkan kualitas pendidikan di sebuah lembaga pendidikan dengan mengacu pada PP Nomor 19 tahun 2005, pasal (2) yakni standar: (a) isi; (b) proses; (c) kompetensi lulusan; (d) pendidik dan tenaga kependidikan; (e) sarana dan prasarana; (f) pengelolaan; (g) pembiayaan; dan (h) penilaian pendidikan. Berdasarkan kriteria tertentu badan ini berhak memberi nilai akreditasi SMA/MA dalam bentuk A,B,C atau TT (tidak terakreditasi). (BAN S/M)
Propinsi Jambi memiliki 323 SMA dan 89 MA yang sudah terakreditasi: 19,5 % SMA dan 1,12 MA berakreditasi A, 38,39 % SMA dan 28,09 % berakreditasi B, 26,39 % SMA dan 50,56 MA berakreditasi C dan 6,81 % SMA dan 19,1 MA berakreditasi TT (tidak terakreditasi. (BAN S/M)
Jika hasil akreditasi ini ‘benar-benar’ menunjukkan kualitas sekolah, maka akan muncul ‘hitung kasar’ kelulusan siswa/sekolah dalam UN 2013: ‘hanya’ 64 SMA/MA yang kemungkinan besar bisa meluluskan siswanya 85 - 100 %, 149 SMA/MA berpotensi meluluskan siswanya 70 -84 %, 132 SMA/MA ada harapan siswanya lulus 56- 69 % selebihnya harus menerima kenyataan bisa lulus kurang dari 50 %.
‘Hitungan kasar’ ini meleset jauh dari kenyataan di Propinsi Jambi hampir semua sekolah meluluskan siswanya kisaran 100%, hanya 537 siswa tidak lulus dari 27.070 siswa. Jadi hampir tidak ada perbedaan antara sekolah yang berakreditasi A, B, C atau TT. Yang lebih ‘aneh’, disuatu daerah yang tidak lulus didominasi oleh siswa dari sekolah berakreditasi B, sedang sekolah berakreditasi C bahkan TT lulus 100%, bahkan ada sekolah yang berakreditasi A tidak ‘mampu’ meluluskan siswanya 100 %.
Hasil ini ‘mementahkan’ asumsi selama ini bahwa sekolah berkualitas berdasarkan hasil UN adalah yg akreditasi A atau B karena sekolah ini sudah memenuhi atau mendekati 8 standar nasional pendidikan. Dan kita belajar dari kelulusan UN 2013 bahwa (1) siswa yang ‘cerdas’ tidak hanya belajar di sekolah terakreditasi A atau B tapi bisa menyebar di sekolah lain; (2) dikotomi sekolah berdasarkan akreditasi tidak selalu menggambarkan kualitas sekolah itu; (3) sekolah yang fasilitasnya serba ‘wah’ belum menjamin kualitas siswa; (4) sekolah yang ‘dibantu’ dana secara ‘sporadis’ oleh pemerintah belum pasti bisa mengelola proses pembelajaran secara baik; (5) yang berhasil dalam UN adalah sekolah yang ‘menyiapkan’ siswanya strategi yang ‘mampuni’ dalam menghadapi suatu ujian; (6) sekolah yang gurunya yang ‘silih berganti’ mengikuti pelatihan, diklat masih ‘kalah’ dengan guru yang sama sekali tidak pernah mencicipi ‘rasa pelatihan/diklat’;(7) sudahnya waktu Kemdikbud dan Kemenag ‘menyisihkan sebagian hartanya’ untuk membantu SMA/MA ‘pinggiran’ karena yang dididik juga anak bangsa.
Pasti banyak yang kurang setuju dangan analisis ini tetapi terserahlah!
*) Pemerhati Pendidikan, Guru MAN Muara Bulian, Anggota PELANTA
Nilai rata-rata UN SMA/MA tahun 2012/2013 dibandingkan dengan tahun 2011/2012 turun dari 7,7 menjadi 6,35. Tingkat kelulusannya juga turun dari 99,50 persen menjadi 99,48 persen. Selain itu, tahun ini masih terdapat 24 sekolah yang semua siswanya tidak lulus. Sebaliknya, terdapat 15.000 sekolah yang siswanya 100 persen lulus.
Sementara itu, untuk Provinsi Jambi, peserta UN SLTA 27.070 orang, 521 siswa tidak lulus: Kota Jambi 5 orang, Kota Sungaipenuh empat orang, Batanghari 25 orang, Bungo 31 orang, Tanjabbar 78 orang, Merangin 131 orang, Sarolangun 83 orang, Tebo 129, Tanjabtim 35. (JE, 24/5/13)
Sedangkan tingkat SMP/MTs di Provinsi Jambi, dari 48.752 peserta UN, 721 tidak lulus dan yang mengejutkan peserta UN yang memperoleh nilai tertinggi didominasi oleh sekolah sekolah swasta (JE, 1/6/13)
Dilain pihak, pada 21 Maret 2011, Mendikbud Mohammad Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR melaporkan, 88,8 persen sekolah di Indonesia, mulai dari SD hingga SMA/SMK, belum melewati mutu standar pelayanan minimal (SPM): 40,31 persen dari 201.557 sekolah di bawah SPM dan 48,89 persen pada posisi SPM. Hanya 10,15 persen memenuhi standar nasional pendidikan dan 0,65 persen rintisan sekolah bertaraf internasional (Kompas, 23/3/2011).
Jika digunakan logika sederhana, dengan data itu, semestinya hanya sekitar 11 persen sekolah yang dapat lulus 100 persen atau di kisaran 100 persen, 49 persen kelulusan di kisaran 55 persen, dan 40 persen lain di bawah batas kelulusan. Jika suatu sekolah berada jauh di bawah standar minimal, misalnya tak punya guru yang memenuhi kualifikasi, tak punya perpustakaan, proses belajar-mengajarnya belum berjalan normal, lalu tiba-tiba siswanya lulus 100 persen, dapat diduga pasti terjadi penyimpangan. Dengan kelulusan di kisaran 100 persen secara nasional dari penyelenggaraan UN, tak dapat lagi dibedakan antara sekolah yang belum memenuhi SPM dengan sekolah yang bertaraf internasional. Semua sama-sama berprestasi pada capaian kelulusan sama. Akibatnya, hasil UN tidak dapat lagi digunakan untuk membedakan mana sekolah yang berada di strata bawah yang perlu dibina dan mana yang tidak (Kompas).
Berkaca dari hasil akreditasi SMA/MA Provinsi Jambi juga mengungkap hasil yang ‘mencengangkan’ yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Lembaga ini merupakan badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Artinya hasil evaluasi badan ini memaparkan kualitas pendidikan di sebuah lembaga pendidikan dengan mengacu pada PP Nomor 19 tahun 2005, pasal (2) yakni standar: (a) isi; (b) proses; (c) kompetensi lulusan; (d) pendidik dan tenaga kependidikan; (e) sarana dan prasarana; (f) pengelolaan; (g) pembiayaan; dan (h) penilaian pendidikan. Berdasarkan kriteria tertentu badan ini berhak memberi nilai akreditasi SMA/MA dalam bentuk A,B,C atau TT (tidak terakreditasi). (BAN S/M)
Propinsi Jambi memiliki 323 SMA dan 89 MA yang sudah terakreditasi: 19,5 % SMA dan 1,12 MA berakreditasi A, 38,39 % SMA dan 28,09 % berakreditasi B, 26,39 % SMA dan 50,56 MA berakreditasi C dan 6,81 % SMA dan 19,1 MA berakreditasi TT (tidak terakreditasi. (BAN S/M)
Jika hasil akreditasi ini ‘benar-benar’ menunjukkan kualitas sekolah, maka akan muncul ‘hitung kasar’ kelulusan siswa/sekolah dalam UN 2013: ‘hanya’ 64 SMA/MA yang kemungkinan besar bisa meluluskan siswanya 85 - 100 %, 149 SMA/MA berpotensi meluluskan siswanya 70 -84 %, 132 SMA/MA ada harapan siswanya lulus 56- 69 % selebihnya harus menerima kenyataan bisa lulus kurang dari 50 %.
‘Hitungan kasar’ ini meleset jauh dari kenyataan di Propinsi Jambi hampir semua sekolah meluluskan siswanya kisaran 100%, hanya 537 siswa tidak lulus dari 27.070 siswa. Jadi hampir tidak ada perbedaan antara sekolah yang berakreditasi A, B, C atau TT. Yang lebih ‘aneh’, disuatu daerah yang tidak lulus didominasi oleh siswa dari sekolah berakreditasi B, sedang sekolah berakreditasi C bahkan TT lulus 100%, bahkan ada sekolah yang berakreditasi A tidak ‘mampu’ meluluskan siswanya 100 %.
Hasil ini ‘mementahkan’ asumsi selama ini bahwa sekolah berkualitas berdasarkan hasil UN adalah yg akreditasi A atau B karena sekolah ini sudah memenuhi atau mendekati 8 standar nasional pendidikan. Dan kita belajar dari kelulusan UN 2013 bahwa (1) siswa yang ‘cerdas’ tidak hanya belajar di sekolah terakreditasi A atau B tapi bisa menyebar di sekolah lain; (2) dikotomi sekolah berdasarkan akreditasi tidak selalu menggambarkan kualitas sekolah itu; (3) sekolah yang fasilitasnya serba ‘wah’ belum menjamin kualitas siswa; (4) sekolah yang ‘dibantu’ dana secara ‘sporadis’ oleh pemerintah belum pasti bisa mengelola proses pembelajaran secara baik; (5) yang berhasil dalam UN adalah sekolah yang ‘menyiapkan’ siswanya strategi yang ‘mampuni’ dalam menghadapi suatu ujian; (6) sekolah yang gurunya yang ‘silih berganti’ mengikuti pelatihan, diklat masih ‘kalah’ dengan guru yang sama sekali tidak pernah mencicipi ‘rasa pelatihan/diklat’;(7) sudahnya waktu Kemdikbud dan Kemenag ‘menyisihkan sebagian hartanya’ untuk membantu SMA/MA ‘pinggiran’ karena yang dididik juga anak bangsa.
Pasti banyak yang kurang setuju dangan analisis ini tetapi terserahlah!
*) Pemerhati Pendidikan, Guru MAN Muara Bulian, Anggota PELANTA
