Tanggal 11-12 Juni 2013 yang lalu Badan Pusat Statistik Propinsi Jambi bekerjasama dengan BPS Pusat dan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) mengadakan Focus Group Discusion (FGD) untuk menentukakn Indeks Demokrasi Jambi tahun 2012. Hal yang menarik disampaikan oleh narasumber dari Jakarta bahwa target akan menaikkan Indeks Demokrasi Indonesia hingga mencapai angka 73 .
Hal ini merupakan suatu perjuangan yang tidak gampang jika dilihat dari fakta yang ada sekarang. Paling tidak ada itikad baik dari seluruh elemen yang terkait yaitu pengurus partai, LSM, wartawan, akademisi, peneliti, pengamat pejabat pemerintahan, anggota DPRD, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, mahasiswa, asosiasi profesi selalu bertindak tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ini bukan hanya sebatas statement, tetapi benar ditunjukkan dalam action. Dengan kata lain bukan sekadar NATO (No Action, Talk Only).
Mengapa penulis skeptic dan pesimis dalam tentang target IDI ini? Fakta menunjukkan bahwa IDI secara nasional tahun 2010 (63,17) , 2011 (65,48) tidak bisa menggapai angka IDI nasional tahun 2009 (67,3). Jika ingin meningkatkan IDI 2014 paling tidak penurunan IDI tidak terlalu terjal, walaupun tahun 2011 terjadi peningkatan kembali, tetapi masih dua angka lebih kurang dari indeks tahun 2009.
Jika prediksi tahun 2014 bisa menggapai angka IDI tahun 2009 saja sudah bagus. Tapi hebatnya IDI Jambi sejak tahun 2009 selalu berada diatas rata-rata nasional. Tahun 2009 menggapai angka 71, tahun 2010 (65,88) dan tahun 2011 (70,46). Jambi-pun rasanya agak sulit untuk menggapai angka tersebut? Walaupun berdasarkan data terakhir penentuan Indeks Demokrasi Jambi tahun 2011, capaian yang diperoleh adalah 70,46 yaitu berada dalam peringkat lima dibawah Kepulauan Riau (70,78), Bengkulu (71,36) , Lampung (74,36), Kalteng (75,83) dan Daerah Khusus Indonesia (77,36). Persoalan latar belakang kemajemukan masyarakat Indonesia akan berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang Demokrasi. Inilah yang membuat skeptic dan pesimis terhadap target IDI tahun 2014. Memang ada beberapa daerah saja yang masih konsisten gapaian IDI-nya seperti tahun 2009 yaitu : Kalteng, DKI, Kepri. Sedangkan lainnya berfluktuasi. Jambi secara nasional memang selalu berada diatas rata-rata nasional, namun IDI Jambi tahun 2010 dan 2011 belum mampu menggapai angka masksimal yang diperoleh pada tahun 2009 (71) walaupun tahun 2011 Jambi mendapat angka tertinggi pada variable kebebasan sipil.
Di Jambi saja untuk prediksi IDI tahun 2012 dan 2013 kemungkinan akan terjadi penurunan, karena ada beberapa kasus kekerasan yang terjadi seperti persoalan pelarangan Ahmadiyah, oknum wartawan yang tertembak ketika demonstrasi BBM, kematian siswa Sekolah Polisi Negara (SPN), penentuan komisioner KPUD yang tidak obyektif dan transparan yang berakibat bisa berpengaruh terhadap keraguan masyarakat terhadap penetapan pemenang dalam pemilu tahun 2014. Ini diprediksikan akan menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam pemilu tahun 2014.
Mengapa gapaian IDI Indonesia Tinggi 2009.
Setelah penulis coba melakukan kontempelasi, penulis mendapat jawabannya. Tahun 2009 adalah pelaksanaan Pemilu, dimana partai, pejabat pemerintah, legislator, penguasa, penegak hukum berusaha menerapkan demokrasi sebagaimana mestinya, karena mereka harus dapat menciptakan pencitraan agar masyarakat dalam pesta demokrasi terperangkap dengan aksesoris dan kosmetik politik. Setelah itu kita bisa menyaksikan IDI secara nasional (include Jambi) terjadi penurunan yang tajam pada tahun 2010. Ini disebabkan tahun 2010 tekanan partai semakin kuat sehingga berpengaruh terhadap sikap dan perilaku legislator, penguasa dan pejabat pemerintah. Semula santun menjadi agresif, semula demokratis menjadi sedikit agak otoriter dan semula jujur menjadi tidak jujur dan bahkan banyak yang terperangkap korupsi. Apakah tahun 2014 perilaku dan sikap pemimpin kita kembali membuat pencitraan seperti pemilu 2009? Ini juga mungkin penyebab kenapa target IDI Nasional kita mencapai angka 73. Oleh sebab itu ketika FGD penetapan Indeks Demokrasi Jambi, penulis usul kepada narasumber pusat agar variable penentuan demokrasi ditambah satu lagi yaitu perilaku dan sikap demokratis pemimpin, agar variable yang dipilih dapat lebih mendekati obyektifitas. Alhamdulillah akan diakomodir dan dapat diimplementasikan dalam penentuan IDI tahun 2013.
----------------------------
Penulis adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Nurdin Hamzah Jambi dan Ketua Pelanta.
Hal ini merupakan suatu perjuangan yang tidak gampang jika dilihat dari fakta yang ada sekarang. Paling tidak ada itikad baik dari seluruh elemen yang terkait yaitu pengurus partai, LSM, wartawan, akademisi, peneliti, pengamat pejabat pemerintahan, anggota DPRD, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, mahasiswa, asosiasi profesi selalu bertindak tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ini bukan hanya sebatas statement, tetapi benar ditunjukkan dalam action. Dengan kata lain bukan sekadar NATO (No Action, Talk Only).
Mengapa penulis skeptic dan pesimis dalam tentang target IDI ini? Fakta menunjukkan bahwa IDI secara nasional tahun 2010 (63,17) , 2011 (65,48) tidak bisa menggapai angka IDI nasional tahun 2009 (67,3). Jika ingin meningkatkan IDI 2014 paling tidak penurunan IDI tidak terlalu terjal, walaupun tahun 2011 terjadi peningkatan kembali, tetapi masih dua angka lebih kurang dari indeks tahun 2009.
Jika prediksi tahun 2014 bisa menggapai angka IDI tahun 2009 saja sudah bagus. Tapi hebatnya IDI Jambi sejak tahun 2009 selalu berada diatas rata-rata nasional. Tahun 2009 menggapai angka 71, tahun 2010 (65,88) dan tahun 2011 (70,46). Jambi-pun rasanya agak sulit untuk menggapai angka tersebut? Walaupun berdasarkan data terakhir penentuan Indeks Demokrasi Jambi tahun 2011, capaian yang diperoleh adalah 70,46 yaitu berada dalam peringkat lima dibawah Kepulauan Riau (70,78), Bengkulu (71,36) , Lampung (74,36), Kalteng (75,83) dan Daerah Khusus Indonesia (77,36). Persoalan latar belakang kemajemukan masyarakat Indonesia akan berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang Demokrasi. Inilah yang membuat skeptic dan pesimis terhadap target IDI tahun 2014. Memang ada beberapa daerah saja yang masih konsisten gapaian IDI-nya seperti tahun 2009 yaitu : Kalteng, DKI, Kepri. Sedangkan lainnya berfluktuasi. Jambi secara nasional memang selalu berada diatas rata-rata nasional, namun IDI Jambi tahun 2010 dan 2011 belum mampu menggapai angka masksimal yang diperoleh pada tahun 2009 (71) walaupun tahun 2011 Jambi mendapat angka tertinggi pada variable kebebasan sipil.
Di Jambi saja untuk prediksi IDI tahun 2012 dan 2013 kemungkinan akan terjadi penurunan, karena ada beberapa kasus kekerasan yang terjadi seperti persoalan pelarangan Ahmadiyah, oknum wartawan yang tertembak ketika demonstrasi BBM, kematian siswa Sekolah Polisi Negara (SPN), penentuan komisioner KPUD yang tidak obyektif dan transparan yang berakibat bisa berpengaruh terhadap keraguan masyarakat terhadap penetapan pemenang dalam pemilu tahun 2014. Ini diprediksikan akan menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam pemilu tahun 2014.
Mengapa gapaian IDI Indonesia Tinggi 2009.
Setelah penulis coba melakukan kontempelasi, penulis mendapat jawabannya. Tahun 2009 adalah pelaksanaan Pemilu, dimana partai, pejabat pemerintah, legislator, penguasa, penegak hukum berusaha menerapkan demokrasi sebagaimana mestinya, karena mereka harus dapat menciptakan pencitraan agar masyarakat dalam pesta demokrasi terperangkap dengan aksesoris dan kosmetik politik. Setelah itu kita bisa menyaksikan IDI secara nasional (include Jambi) terjadi penurunan yang tajam pada tahun 2010. Ini disebabkan tahun 2010 tekanan partai semakin kuat sehingga berpengaruh terhadap sikap dan perilaku legislator, penguasa dan pejabat pemerintah. Semula santun menjadi agresif, semula demokratis menjadi sedikit agak otoriter dan semula jujur menjadi tidak jujur dan bahkan banyak yang terperangkap korupsi. Apakah tahun 2014 perilaku dan sikap pemimpin kita kembali membuat pencitraan seperti pemilu 2009? Ini juga mungkin penyebab kenapa target IDI Nasional kita mencapai angka 73. Oleh sebab itu ketika FGD penetapan Indeks Demokrasi Jambi, penulis usul kepada narasumber pusat agar variable penentuan demokrasi ditambah satu lagi yaitu perilaku dan sikap demokratis pemimpin, agar variable yang dipilih dapat lebih mendekati obyektifitas. Alhamdulillah akan diakomodir dan dapat diimplementasikan dalam penentuan IDI tahun 2013.
----------------------------
Penulis adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Nurdin Hamzah Jambi dan Ketua Pelanta.
