Walikota Jambi, dr Bambang Priyanto disorot oleh
orang nomor satu di Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) yang tak lain
adalah Gubernur Jambi. Sorotan ini datang karena adanya rencana
Walikota untuk kembali melakukan reshuffle jabatan.
Padahal, kata
Gubernur, seharusnya reshuffle tak dilakukan lagi oleh Walikota. Karena,
mengingat masa jabatannya yang sebentar lagi akan usai. "Menakut-nakuti
pejabat itu tak baik. Jadi kalau ada bupati atau walikota yang terus
melakukan reshuffle itu tak bagus dan untuk suksesnya visi misi kepala
daerah taak baik," ungkapnya kepada wartawan belum lama ini.
Dia
menegaskan, seperti Pemerintah Kota Jambi yang rencananya akan kembali
melakukan reshuffle jabatan. Dia menilai, hal itu tak baik. Sebab,
selama ini Walikota Jambi, dr Bambang Proyanto, terlalu sering melakukan
reshuffle tersebut.
Sehingga, pencapaian visi dan misi Walikota dan
Wakil Walikota tak akan terwujudkan. "Di Kota mau reshuffle lagi,
sebenarnya tak boleh lagi. Apalagi beliau (Walikota, red) mau akhir masa
jabatan. Andai kata itu dianggap dendam ya tak boleh. Kan 6 bulan akhir
masa jabatan tak boleh lagi sebenarnya," ungkapnya.
Akan tetapi,
katanya, pihaknya tak bisa melakukan intervensi terlalu jauh soal
rencana ini. "Karena itu wewenang dia (Walikota, red). Ya kita tak bisa
apa-apa," sebutnya.
Namun, sambungnya, jika yang akan direshuffle
oleh Walikota ada kaitannya dengan pemerintah provinsi Jambi, maka
pihaknya tak akan menyetujuinya. "Jika dia eselon II kita tak akan
setuju jika ada kaitannya dengan Provinsi kita tak akan setujui,"
tegasnya.
"Terus terang, secara struktur pemerintahan yang baik, itu
tak elok untuk melakukan reshuffle terus. Kalau bisa satu masa jabatan
itu yakni 5 tahun pejabat itu menjabat sebagai kepala dinas lebih baik.
Kalau diganti terus tak bagus. Jangan dianggap bangga sebentar-sebentar
melakukan reshuffle. Itu tak baik," sebutnya.
Kecuali, sambungnya,
jika ada hal-hal yang memang dianggap penting sehingga mengharuskan
seseorang untuk dicopot dari jabatannya. "Hal yang mungkin mendasar.
Misalnya kalau tak dilakukan berbahaya untuk pencapaian dan ya sangat
dibutuhkan, itu baru dilakukan. Menakut-nakuti pejabat itu tak baik.
Jadi kalau ada bupati atau walikota yang terus melakukan reshuffle itu
tak bagus. Untuk suksesnya visi misi kepala daerah tak baik," tegasnya.
sumber: jambi ekspres
