Tingkat fiskal Provinsi Jambi masuk dalam kategori sedang. Untuk mencapai kategori sangat baik, memerlukan kerja keras untuk mencapainya. Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, dalam paripurna penandatangan nota kesepahaman KUA-PPAS sementara tahun 2014 di DPRD Provinsi Jambi, kemarin menyebutkan hal tersebut.
Jambi, katanya, memang masih tertinggal dari beberapa daerah lainya. Di wilayah Sumatera, katanya dalam sambutannya tersebut, hanya ada satu daerah yang fiskalnya dikategorikan sangat tinggi, yangki Provinsi Bangka Belitung.
Selain itu, daerah yang dikategorikan tinggi diantaranya Riau dan Kepulauan Riau. “Yang kategori sedang itu adalah fiskal dari sumatera Barat dan Jambi. Dan 5 Provinsi lainnya, Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung dan Sumatera Selatan dikategori rendah,” ungkapnya.
Untuk mencapai fiskal yang tinggi, katanya, pemerintah harus menyusun program selektif untuk menjadi acuan dalam menyusun APBD tiap tahun sesuai RPJMD. Disamping itu, dalam pembangunan, juga harus ada sinergitas yang tetap terjalin sehingga mewujudkan pembangunan daerah yang baik.
“SKPD diminta menyusun program sesuai tupoksi sesuai efektif dan efisien serta akuntabel. Dalam penyusunan anggaran juga, bangun gedung kalau tak penting ditingkalkan dulu. Masalah infrastruktur menjadi hal paling utama disamping pendidikan, kesehatan, pariwisata dan sebagainya yang juga sangat perlu diperhatikan,” ungkapnya.
Saat diwawancarai sejumlah wartawan, dia mengatakan, fiskal Provinsi Jambi dalam kategori sedang itu pada tahun 2012 lalu. “Langkah ke depan yang kongkrit untuk menaikkan fiskal, ya kita harus mengejar PAD kita. Yang kedua menekan anggaran belanja yang sifatnya belanja tidak langsung menjadi belanja langsung,” sebutnya.
“Ada beberapa hal penyebab kenapa belanja tidak langsung kita besar, itu salah satu misalnya dana samisake yang dihibahkan ke daerah tingkat dua. Dengan penghibahan itu berarti belanja langsung kita berkurang. Itu salah satu penyababnya itu. Padahal kalau dihitung dalam samisake itu belanja langsungnya cukup besar, contohnya membantu bedah rumah dan sebagainya. Tapi karena sistim anggaran kita begitu ya itu keadaannya. Namun tak jadi masalah,” ujarnya.
Akan tetapi, menurutnya, yang perlu diperhatikan sekali adalah pertumbuhan ekonomi yang harus terus meningkat. “Yang kedua lalu bandingannya dengan angka inflasi dan tidak kalah pentingnya ada rasio antara yang kaya dan miskin. Kita masih cukup bagus rasionya 0, 3 kalau tak salah dari BPS. Padahal, nasional justru lebih besar dari itu. Jadi orang di Jambi tak boleh kaya terlalu jauh bedanya dengan yang miskin. Makanya disupport dengan dana samisake kita dan dibantu,” sebutnya.
Selain itu, dia juga menghimbau agar Bupati dan Walikota harus berfikir soal angka pertumbuhan ekonomi ini. “Soal ekonomi harus dipikirkan sejauh mana mereka memikirkan angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, rasio dan yang lain juga,” tandasnya.
Namun, sambungnya, soal infrastruktur memang masih menjadi prioritas pembangunan utama. Walaupun program lainnya juga tidak kalah pentingnya. Baik di bidang kesehatan dan pendidikan. Kemarin sendiri, KUA-PPAS sementara untuk APBD tahun 2014 disepakati sebesar Rp 3, 12 Triliun. Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Ketua DPRD ProvinsiJambi, Effendi Hatta dan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus.
Dalam laporannya, Banggar DPRD Provinsi Jambi menjelaskan, rencana pendapatan tahun anggaran 2014 diproyeksikan sebesar Rp 2, 844 T. Sementara rencana belanja RAPBD tahun 2014 sebesar Rp 3, 12 T yang dialokasikan untuk belanja tak langsung Rp 1, 35 T dan belanja langsung Rp 1, 77 T.
Sebelumnya, Syahrasaddin, Sekda Provinsi Jambi menegaskan, prioritas utama pembangunan pada 2014 mendatang tetap soal infrastruktur. "Prioritas kita masih tetap infrastruktur, ekonomi kerakyatan, sosial budaya dan tata pemerintahan yang baik dengan 27 rencana aksi yang kita bahas bersama dewan dengan total anggaran Rp 3 Triliun lebih," katanya usai rapat banggar di DPRD Provinsi Jambi.
Ditegaskannya, kondisi fiskal Provinsi Jambi dalam keadaan yang sangat baik. Artinya, porsi anggaran sudah mencapai 60 persen berbanding 40 persen. "Porsi fiskal kita kuat, mencapai 60 persen, yakni Rp 1, 7 T untuk belanja langsung dan 1, 3 T belanja tidak langsung (40 persen, red)," sebutnya.
sumber: je
