MUARABULIAN, Meskipun pihak Kecamatan Maro Sebo Ulu telah mengirimkan data perubahan warga penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), namun perubahan data yang dikirim oleh pihak kecamatan ke Bagian Ekonomi Setda Batanghari, terkesan mubazir. Pasalnya, data perubahan BLSM yang dikirim tidak bisa dikirimkan lagi ke Pemerintah Provinsi Jambi, karena batas waktu yang ditentukan sudah lewat.

‘’Data perubahan penerima BLSM dari Kecamatan Maro Sebo Ulu baru masuk pada Kamis (19/9) lalu. Data perubahan baru masuk seminggu lalu, sedangkan batas waktu penyerahan data perubahan BLSM itu 30 Agustus lalu sesuai yang diminta Pemerintah Provinsi Jambi. Hingga batas waktu yang ditentukan, ternyata hanya ada tiga kecamatan yang menyerahkan yakni Kecamatan Bulian, Tembesi dan Marosebo Ilir,’’ katanya.

Untuk Kecamatan Marosebo Ulu, katanya, perubahan data penerima BLSM bagaimana, untuk perubahan data BLSM marosebo ulu tidak bisa bisa diproses, dan jika ingin diproses juga maka data perubahan tersebut harus kita yang antar langsung ke pemerintah pusat.

"Kalau dari pemerintah provinsi sudah tidak menerima lagi data perubahan dan data perubahan itu sudah diantar ke pemerintah pusat sesuai batas waktu yang ditentukan, dan jika kita ingin perubahan data BLSM Marosebo ulu bisa diproses kita harus antar langsung kepusat," jawabnya.

Dia menyebutkan, meskipun data perubahan yang diberikan pihak kecamatan maro sebo ulu itu sudah masuk namun data yang diserahkan itu tidak ada formulir dari  tim koordinasi sosial kecamatan (TKSK). "Seharusnya data yg diserahkan pakai formulir TKSK sesuai dengan yg dipinta oleh tim TP2K pusat," katanya.

Warga rengas sembilan yang sebelum ini sudah dua kali datang kekantor Bupati untuk menagih BLSM itu memang dapat jatah raskin, namun mereka itu tidak tercatat dalam data penerima raskin. Dan data tersebut sudah dicek kelapangan. "Mungkin ada kebijakan dari desa untuk pembagian raskin agar merata sehingga mereka itu dapat raskin tapi raskin yang didapatkan itu dari yang lain, contohnya jatah raskin untuk satu orang seharusnya menerima 15 kilo, tapi mereka menerima 10 kilo sedangkan 5 kilo lagi diberikan kepada yang lain," tukasnya.

sumber: je

TAGS

Komentar

Berita Terkait

Polres Batanghari Berhasil Amankan BBM Ilegal 8,2 Ton

Pelantikan DPRD Batanghari Diwarnai Unjuk Rasa

Tak Kembalikan Mobnas, Dewan Tak Dapat Uang Jasa

Besok 35 Anggota DPRD Batanghari Dilantik

Mahdan Ditunjuk Jadi Ketua DPRD Batanghari Sementara

19 Madrasah di Tanjabtimur Belum Terakreditasi

Listrik di Kuala Dasal Menyala

Rekomendasi




add images