iklan
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi Syahbandar meminta proses seleksi Praja IPDN dilakukan secara transparan. Dia menilai pihak BKD masih terkesan menutup-nutupi proses seleksi yang dilakukan. “Kenapa mereka tidak berani mempublikasikan by name by addres peserta,”ujarnya.

Dia menyebut, aroma titipan masih sangat terasa dalam seleksi praja IPDN ini. bahkan, katanya, Komisi I juga tak pernah diberitahukan mengenai proses dan tahapan yang sudah dilakukan. “Sampai saat ini saja kami selaku dewan tidak pernah diberi tahu perkembangan seleksi itu,” katanya.

Sementara itu, saat ini, seleksi sudah masuk tahap akhir. Kepala BKD Provinsi Jambi, Ambok Tuo mengakui, beberapa diantara peserta seleksi IPDN kali ini adalah anak-anak pejabat. “Beberapa diantaranya juga ada anak camat, anak kepala dinas dan DPRD,”katanya.

Dia juga tak sungkan mengatakan, jika seleksi itu juga diikuti oleh dua orang anaknya. Namun, dia menjamin seleksi berlangsung transparan dan bebas dari intervensi berbagai pihak. Apalagi, katanya, tes IPDN kali ini turut diawasi oleh KPK.

Menurutnya, pelaksanaan tes Praja IPDN ini langsug dilakukan oleh tim dari Jakarta. "Nggak boleh ada intervensi, karena pelaksana tes langsung dari tim Jakarta. Dan kita usahakan untuk tahun ini penerimaan sebersih mungkin," ucapnya.

Dia menjelaskan, pelaksanaan tes sudah hampir memasuki tahap akhir. Saat ini, hasil seleksi dari kabupaten/kota berjumlah 180 orang. Tes tersebut dilaksanakan secara bertahap oleh Pemerintah Provinsi Jambi. "Kita tidak tahu berapa kuota yang akan diluluskan. Sebab itu merupakan kewenangan dari pusat," ujarnya.

Test itu sendiri meliputi seleksi administrasi di kabupaten/kota, psikotes yang dilakukan psikolog dari TNI, tes kesehatan, kesamaptaan, tes Kemampuan dasar (TKD) serta Penilaian Panitia Penentu Akhir (Pantukhir) yang akan dilakukan di Jatinangor, Jawabarat.

sumber: je

Berita Terkait



add images