iklan
Pembangunan yang dilakukan di daerah konflik sering kali terabaikan.  Setidaknya, ada 5 wilayah konflik berada di Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi. Diantaranya, Dusun Simpang Macan, Dusun IV Sungai Beruang, Desa Bukit Makmur, Desa Pinang Tinggi dan Desa Pompa Air.

Warga mengakukesulitan untuk mengeluarkan hasil pertanian mereka. Karena, akses jalan mereka dari perkebunan menuju tempatpenjualan hasil pertanian tidak ada. Hal ini menjadi keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. “Masyarakat berkonflik juga memiliki hak yang sama dalam hal pembangunan,” terang Kusnadi Wira dari serikat hijau indonesia, Kamis (10/10).

Mat Samin, Kepala Desa Simpang Macan mengaku, selama ini warganya mengalami kesulitan dalam hal pendistribusian hasil komoditi seperti karet. “Kami selama ini memang mengalami konflik dengan PT REKI. Sementara warga kami untuk  menjual hasil komoditi tak memiliki jalur jalan kecuali jalan milik PT REKI,” ujarnya.

Ia menambahkan, selama ini masyarakat yang melewati jalan milik PT REKI tersebut harus membawar sekitar Rp 200 ribu untuk sekali jalan. Alasannya, dana itu untuk perbaikan jalan.

“Selama ini kami juga masih bingung harus mengadu kemana. Karena kami merupakan wilayah konflik yang jarang mendapat perhatian dari pemerintah. Kami tak tahu kalau selama ini kami juga turut menyumbang PAD daerah,” tandasnya.

Oleh karenanya, pemerintah diminta untuk melakukan pembangunan secara merata. Sehingga, tak ada daerah yang tertinggal nantinya.

sumber: je

Berita Terkait



add images