Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, Ambok Tuo memberikan komentarnya terkait dugaan pungli dalam seleksi penerimaan calon praja IPDN.
Dia mengaku, jika pungutan yang dilakukan tehadap calon praja setiap kali tahapan seleksi merupakan perintah dari pusat.
Menurutnya, pungutan itu sah dan sudah sesuai mekanisme yang berlaku. “Soal pungutan itu, ada perintah dan pemberitahuan dari pusat,” katanya dikonfirmasi usai paripurna di DPRD Provinsi Jambi, Kamis (7/11).
Dia membantah jika pungutan itu dikatakan pungutan liar. Diterangkannya, pihaknya tak akan berani bertindak di luar ketentuan, apalagi melakukan inisiatif sendiri. “Pungutan memang dilakukan ditiap tes. Semuanya diperintah panitia pusat. Tiap tahun seperti itu kok,” ujarnya.
Soal dana seleksi yang sudah dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 285 juta untuk pelaksanaan seleksi, dirinya membenarkannya. Namun, sambungnya, uang itu bukan untuk membiayai peserta tes. Melainkan untuk biaya administrasi, kegiatan internal BKD, dan perjalanan dinas. “Dasarnya jelas. Jadi tidak ada itu pungutan,”tegasnya.
Ambok mengaku siap memberikan penjelasan ke dewan soal dugaan itu. “Bukannya saya tak hadir. Saya datang terlambat, karena jam 2 sore masih di bandara,” ujarnya.
Dia juga mengakui, jika saat ini, pihak BKD tengah diperiksa oleh pihak Inspektorat Provinsi Jambi. Ia mengaku siap dan menantang inspektorat untuk membuktikan bahwa seleksi IPDN tidak ada kecurangan.
Diakuinya, dari 65 calon praja yang mengikuti tes pantauhir di Jatinangor, Jawa Barat, ada dua yang gugur. Keduanya merupakan calon praja dari kabupaten Kerinci. Menurut Ambok, mereka gugur karena soal kesehatan. “Tapi, formasi dua orang yang kosong itu telah di isi oleh calon praja yang nilainya berada di bawah,”ujarnya.
Formasi kosong diisi oleh calon praja dari Tanjabtim dan Muarojambi. Sedangkan kedua anak kandung Ambok Tuo dinyatakan lulus dan sudah mulai pendidikan di Jatinangor bulan depan. “Alhamdulillah kedua anak saya lulus,”ujarnya.
sumber: jambi ekspres
