Penertiban alat peraga kampanye Caleg maupun Caleg dibeberapa kabupaten/kota masih terkendala lemahnya koordinasi dengan pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi kepada sejumlah wartawan usai launching gerakan sejuta relawan pengawas Pemilu 2014, Kamis (14/11). “Ada daerah yang memang bagus koordinasinya atau memang pemerintah memang memberikan support untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwas,” ujarnya.
Seperti di Kota Jambi misalnya, Panwaslu harus berulang kali menyurati Pemda untuk menertibkan atribut yang melanggar. “Masalah koordinasi dengan Pemda yang sering jadi masalah. Kita berharap koordinasi terus ditingkatkan,” sebutnya.
Namun menurutnya, khusus di Kota Jambi bisa dimaklumi, karena bertepatan dengan masa transisi. “Kami berharap dibawah walikota baru, pemkot bisa memberikan supportnya,” katanya.
Ia juga mengakui bahwa hingga saat ini masih banyak baliho atau billboard yang masih terpasang dibeberapa titik.
Sementara itu, seperti Muarojambi, Tanjabtimur dan Bungo boleh dibilang berhasil dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah daerahnya.
Disinggung soal evaluasi terhadap hasil konerja Panwaslu kabupaten/kota, menurutnya secara internal. Pihaknya juga terus meminta agar Panwaslu bekerja maksimal dalam melakukan penertiban. “Itu secara internal sudah kita lakukan. Koordinasi sesama lembaga yakni dengan KPU juga harus dilakukan,” tandasnya.
Lantas bagaimana dengan peringkat Caleg dan Parpol bandel se-Provinsi Jambi? “Ini sekarang masih kita rekap, Insyaallah segera kita umumkan kepublik,” pungkasnya.
sumber: jambi ekspres
