MUARABULIAN, Ratusan warga yang tergabung dalam SAD yang didampingi Partai Rakyat Demokratif (PRT) nyaris bentrok dengan aparat kepolisian saat melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati Batanghari Senin (25/11).
Kordinator lapangan, Hadiyatullah, menuntut 8 poin yang tetulis dalam pernyataan sikap mereka. Delapan poin itu ialah meminta pemerintah kabupaten batang hari dan semua lembaga negara untuk mendukung pencabutan izin HGU PT asiatik persada. Mendesak agar mencabut izin prinsip PT maju perkasa sawit dan izin lokasi. Izin usaha perkebunan PT Jamartulen.
Menolak pola kemitraan yang ditawarkan tim terpadu, karna bertentangan dengan proses kesepakatan penyelesaian konflik dengan kanwil BPN Provinsi Jambi. Segera kembalikan tanah ulayat adat suku anak dalam dan petani yang dirampas oleh Pihak PT. Mendesak untuk membebaskan petani dan mobil yang ditahan oleh polres batang hari tanpa syarat.
Mengutuk tindakan penggusuran, pengusiran dan pembakaran rumah-rumah warga yang dilakukan oleh Timdu batang hari dilokasi warga yang berkonflik hari minggu kemarin. Tarik seluruh aparat keamanan negara disemua lokasi warga yang berkonflik. Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan petani.
Dan juga pihaknya merasa kecewa atas penggusuran yang dilakukan tim gabungan pada hari minggu lalu dengan menggunakan kekerasan yang menyebabkan Lima rumah warga dan beberapa orang terluka. Serta Mereka kecewa dengan adanya kriminalisasi ditubuh petani dan SAD.
21 perwakilan dari pendemo diperbolehkan masuk untuk melakukan mediasi. Sekitar 3 jam mediasi menemui beberapa kesepakatan. Kesepakatan itu diantaranya 8 Desember 2013 semua tim akan turun untuk mendata dan mengecek ke lokasi. Setiap 1 KK mendapatkan 2 hektar lahan sawit. Jika lahan tersebut kurang untuk dibagikan, tim terpadu juga siap untuk meminta kepada PT asiatic agar menambah lahan untuk warga SAD.
“Perusahaan sudah bersedia untuk memberi 2000 hektar, secara bertahap, tahap pertama 1000 hektar , jika kurang kita tambah 1000 hektar lagi,” ujar Kapolres Batanghari, Robert A Sormin, didampingi Wakil Ketua DPRD Batanghari Yulinar, Ketua Adat Batanghari Fathuddin Abdi, Kepala Kesbongpol Linmas Fahrizal beserta bebrapa orang pejabat lainnya.
sumber: jambi ekspres
