“Permintaan penundaan pemekaran yang dilakukan, berawal dari surat Sekretariat Komisi II DPR RI, yang dikirimkan kepada Pemkab Bungo, dua bulan yang lalu,’’ ungkap Sudirman dalam konfrensi persnya Rabu (27/11).
Dalam surat tersebut lanjutnya, meminta kesanggupan dari bupati untuk menginventarisir seluruh aset yang ada di Kabupaten Bungo. Kemudian, Bupati juga diminta agar membuat surat kesanggupan untuk membiayai kota baru selama tiga tahun. Selanjutnya, meminta kepada Bupati untuk menyelenggarakan Pilkada di kota yang baru.
“Setelah itu saya berkonsultasi dengan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) di Jakarta. Termasuk Sekda, Asisten dan para SKPD. Lihat kondisi riil, lebih baik pemekaran ditunda dulu,’’ tukasnya.
Disebutkannya, ada beberapa PR Pemkab Bungo, yakni membangun Bandara, membangun pasar tradisional, menyelesaikan infrastruktur, khususnya di Kota Bungo. “Untuk bandara, kita mendapatkan sambutan baik dari Provinsi Jambi dan Pusat. Ini tidak kita sia-siakan,” akunya.
Selain itu, dirinya juga harus menjalankan visi-misinya sebagai seorang bupati. “Kita jadi bupati inikan menjual visi misi kepada masyarakat dalam waktu 5 tahun ini, ada beberapa program yang harus kita selesaikan,” imbuhnya lagi.
--batas--
Seperti, pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan informal. Kemudian pembangunan ekonomi kerakyatan dibidang perkebunan. Selama beberapa tahun ini, refitalisasi Karet sudah menghabiskan dana Rp 7 Miliar. “Kita juga punya program PDPM. Program ini kita serahkan kepada masyarakat saja, mau bangun apa mereka,” urainya.
Tak hanya itu, alasan lain yang dilontarkan oleh Bupati mengapa pemekaran itu ditunda adalah, melihat dari kondisi anggaran APBD yang dinilai masih relative kecil. Sedangkan pemekaran itu butuh dana banyak. “Kita butuh kantor, butuh tanah dan sebagainya yang sangat konpleks,” katanya lagi.
Selain itu, kualitas SDM juga menjadi alasan Bupati mengapa dirinya meminta pemekaran itu ditunda. “Kita tunggu Kabupaten siap dan pembangunan public sudah selesai agar tidak menimbulkan masalah nantinya,” pintanya.
DPRD Bertemu DPR RI
Komisi I DPRD Bungo hari ini, Kamis (28/11) bertemu dengan DPR RI Komisi II yang membedangi masalah pemekaran Kabupaten Bungo menjadi Kota Bungo. Ketua Komisi I DPRD Bungo, Al Mahfuz yang dikonfirmasi pertelpon kemarin mengiyakan hal itu. “Iya, besok (Hari ini, red) kita bertemu dengan Komisi II DPR RI. Kita diundang untuk rapat membahas masalah pemekaran,” akunya.Meskipun bupati meminta agar pemekaran Bungo ditunda, Komisi I tetap akan memantau proses pemekaran yang masih berjalan di pusat. “Proses pemekaran tetap berjalan,” tegasnya.
--batas--
Bahkan, menurut Al Mahfuz, sikap Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus (HBA) juga tetap komit untuk mendorong pemekaran Kabupaten Bungo menjadi Kota Bungo. Karena rencana pemekaran Bungo itu melalui rapat paripurna.
Hal yang senada juga dikatakan Ketua DPRD Bungo, M. Mahilli HM,kepada sejumlah wartawan beberapa waktu lalu. Menurutnya, komitmen DPRD Bungo untuk pemekaran tidak pernah berubah. Sikap itu, bertahan sejak pertama kali pemekaran Bungo ini diwacanakan. “Kami sudah dari dulu menyetujui pemekaran. Ya tinggal proses saja berjalan lagi. Tidak ada perubahan komitmen DPRD tentang perubahan,” ujarnya.
Ia mengatakan, dukungan terhadap pemekaran Bungo diputuskan melalui rapat paripurna DPRD. Oleh karena itu, dukungan itu hanya bisa dicabut melalui rapat paripurna pula. “Kalau paripurna menyetujui cabut (dukungan, red) berarti tidak setuju. Sejauh ini tidak ada paripurna pencabutan pengesahan pemekaran kota. Ya jalan terus,” pungkasnya.
Menuju Pemekaran Kabupaten Bungo
1. Kewajiban Pemkaba. Menginventarisir seluruh aset
b. Membiayai kota baru selama tiga tahun
c. Menyelenggarakan Pilkada di kota yang baru
2. Alasan Bupati Enggan Memekarkan
a. APBD Kabupaten Bungo relatif kecil
b. SDM belum mumpuni
c. PR Pemkab masih banyak
Sumber : Bupati Bungo, Sudirman
sumber: jambi ekspre
