iklan
Program Kredit Usaha Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Kupem), yang menjadi temuan BPK perwakilan Jambi, sulit untuk diselesaikan. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Biro Ekonomi Pembangunan (Ekbang) dan SDA, pesimis untuk dapat menyelesaikan permasalahan Kupem tersebut.

Pasalnya, 1. 684 nasabah atau masyarakat yang menggunakan dana Kupem, hanya sebagian yang terus memanfaatkan Kupem. Namun, lebih kurang 700 nasabah tidak mengembalikan uang. Bahkan, hingga kini tidak ada laporan ke Pemerintah Provinsi Jambi.

Dari seluru kabupaten/kota yang meminjam Kupem dengan sistem bergulir ini, banyak yang tidak mengembalikan uang Kupem. “Sulit untuk menagih uang di nasabah, karena rata-rata mereka banyak dari kalangan mengah kebawah,” kata Henrizal, Kepala Biro Ekbang dan SDA Provinsi Jambi.

Dijelaskannya, pihaknya sudah mendapatkan surat dari BPK untuk menyelsaikan permasalahan tagihan yang ada pada nasabah. Namun, untuk melakukan penagihan tersebut, snagat sulit. Sebab, banyak nasabah yang mampu lagi membayar uang pinjamannya.

Disebutkannya, seperti di beberapa kabupaten membuat usaha perternakan ayam. Tetapi usaha mereka tidak berhasil, ayam yang sudah hampir panen dilanda wabah flu burung dan semua ayam tersebut mati. “Macam mano mau bayar pak, usaha kami be gagal,” ungkap Henrizal menirukan salah seorang nasabah, pada saat timnya melakukan penagihan di beberap daerah.
--batas--
Saat ditanya, apakah memang pemerintah tidak mampu mengelola Kupem? Dirinya berkilah bahwa dirinya baru menjabat di Biro Ekbang. Menurutnya, pihaknya sudah membuat tim untuk menyelesaikan tertib nasabah yang tidak menyelesaikan setorannya. “Saya baru disini. Namun, kita sudah membuat tim untuk menagih uang tersebut,” terangnya.

Terkait apakah Kupem ini akan dilanjutkan, atau dihapuskan, dirinya tidak bisa memberikan jawaban pasti. Yang jelas pihaknya menargetkan akhir tahun ini, mereka akan menyelesai tertib administrasi bagi nasabah disetiap kabupaten.

Bahkan, BPK terus setiap tahun melakukan temuan dalam program Kupem ini, mendesak kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan nasabah yang belum atau tidak sama sekali melakukan pembayaran atas pijamannya. “BPK terus desak kita untuk selesaikan tagihan. Yang jelas pihaknya akan targetkan pada tahun ini, tertib administrasi dan tagihan selesai, “ pungkasnya.

sumber: jambi ekspres

Berita Terkait



add images