KUALATUNGKAL, Hingga saat ini, dana bagi hasil (DBH) yang diterima Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun ini (2013) menembus angka Rp 500 milyar lebih. Namun, dari pihak Pemda Tanjab Barat belum ada kata puas untuk nilai tersebut.
Pasalnya, hingga saat ini pemda masih meragukan ketransparansian soal jumlah pasti hasil produksi Migas yang digarap PT.Petro China Internasional Jabung Ltd di wilayah dikawasan Tanjung Jabung Barat. Padahal, kegiatan pengeboran perusahaan migas asing asal China di Tanjab Barat sudah terkuak, dan sudah ada peningkatan DBH.
Namun angka pasti penghasilan perusahaan tetap menjadi rahasia bagi Pemda. Bupati Tanjab Barat , Usman Ermulan kepada wartawan mengatakan, Pemerintah Daerah akan menuntut SSK Migas dan ESDM Pusat untuk membeberkan hasil produksi dari seluruh sumur migas. “Sampai saat ini kita belum puas. Kita masih meminta pihak terkait membreak down data masing-masing sumur yang ada,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan berdasarkan informasi yang diperoleh, dari 161 sumur hasil produksi perharinya sebanyak 30 ribu barel. Dan angka 30 ribu barel per hari ini, sangat diragukan. Karena jumlah tersebut hanya seukuran enam unit mobil tangki.
“Satu unit mobil itu hanya lima ribu barel. Ini yang membuat kita meragukan dan merasa tidak puas. Kita akan minta penjelasan secara vulgar. Dari sekian banyak sumur itu. Masing-masing dimana dan produksinya berapa?,” tegasnya.
--batas--
Untuk memperjelas keraguan Pemda Tanjab Barat, dikatakan Usman, bahwa pihaknya akan menuntut SKK migas dan ESDM. Karena pihak petro diduga berlindung di indtansi tersebut.
Ia juga akan mengundang para ahli untuk membicara hal ini dan mempertanyakan soal kebenaran hasil produksi yang diakui dan disampaikan SKK Migas dan ESDM. “Nggak mungkin satu sumur cuma memproduksi 200 barel perhari. Itu kan tidak masuk akal. Tidak ekonomis lagi kan, dan engenai langkah-langkah mengundang para pakar, itu sudah dilakukan,” ketusnya.
Bupati juga menyampaikan, bahwa ini adalah perjuangan daerah. Dan sebagai pemimpin, pihaknya akan berjuang keras demi hak daerah. “Ini sesuai dengan pengalaman saya sewaktu di DPR RI. Inikan hak masyarakat, Tidak tahulah dengan pemimpin sebelumnya,” tandasnya.
sumber: jambi ekspres
