Ada sebanyak 4 poin anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jambi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi tahun 2014, dirasionalisasikan oleh Kemendagri.
Hal ini diakui langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar, saat ditemui sejumlah wartawan, usai menghadiri siding paripurna di DPRD Provinsi Jambi, kemarin (26/12). “Ada 4 yang dirasionalisasi, pertama anggaran SPPD, lalu anggaran hibah, pembelian ATK dan sewa gedung. Tujuannya adalah efisiensi anggaran,” katanya kepada sejumlah wartawan.
“Seperti mobil, kalau bisa pakai mobil 1 saja namun untuk banyak orang kenapa harus bawa banyak mobil kalau orangnya sedikit,” sambungnya.
Dia mengakui, ada pemangkasan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemprov Jambi oleh Kemendagri. “SPPD ini memang dipangkas. Karena, salah satu contoh, beberapa waktu lalu ada SKPD yang dia tidak datang kegiatan, namun SPPD-nya ada,” sebutnya.
Oleh karenanya, kata Wagub, saat ini anggaran yang dipakai oleh pejabat di lingkungan SKPD memakai sistim atcost. “Sekarang makanya sudah pakai sistim at cost, jadi jelas dana untuk keberangkatan berapa. Sebab, ada SKPD yang seharusnya berangkat 3 dibuat SPPD-nya 5,” ketusnya.
--batas--
Dia menolak jika disebutkan sistim atcost malah memboroskan anggaran. “Siapa yang bilang, ya tidak lah. Ini kan datanya jelas. Kalau sistim lumsum yang lama itu untuk yang kelas ekonomi itu tiket pesawatnya Rp 1, 5 juta, untuk yang bisnis Rp 2 juta. Bayangkan saja sementara Garuda itu Rp 2, 5 juta untuk satu kali jalan, berarti kan pulang pergi butuh 5 juta,” katanya.
Sayangnya, saat keberangkatan, pihak SKPD tak memakai pesawat Garuda. “Mereka pakai Lion yang masa itu masih Rp 250 ribu, berartikan Rp 500 ribu pulang pergi. Jadi ada Rp 1 juta yang bisa masuk kantong. Makanya sekarang pakai atcost biar jelas,” terangnya.
“Lalu untuk hotel untuk pejabat kan Rp 1, 5 juta. Sedangkan pemerintah yang bayar dipotong Rp 300 ribu. Misalnya biaya hotel kalau ke daerah paling tinggi Rp 500 ribu, itu paling tinggi,” tambahnya.
Ditanya soal berapa nilai anggaran yang dirasionalisasikan oleh Kemendagri, dia mengaku tak mengetahui pasti. “Saya kurang tahu pasti angkanya,” ujarnya.
Selain soal SPPD, yang dirasionalisasikan lainnya adalah anggaran untuk pembelian ATK. “Kalau bisa barang murah meriah kenapa harus yang mewah-mewah. Dulu malahan pejabat pulpennya saja dibelikan, sekarang kan tidak lagi,” katanya.
Disamping itu, dana hibah juga dirasionalisasikan Kemendagri. Menurutnya, Kemendagri meminta agar dana hibah jangan dianggarkan terlalu besar. “Lalu soal sewa gedung. Kita kan mengadakan acara di hotel mewah. Kenapa harus di hotel, ya kantor kita kan banyak. Di kantor Bappeda bisa, di kantor lainnya ka nada aula,” cetusnya.
sumber: jambi ekspres
