MERANGIN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin, terus berupaya untuk menekan tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Merangin. Pada tahun 2014 ini, pemerintah daerah mendapatkan bantuan kucuran anggaran, lebih kurang senilai Rp 5,8 Miliar dari pusat.
Dana tersebut khusus diberikan untuk membantu biaya sekolah siswa yang tidak mampu.
Bantuan Siswa Miskin (BSM) tersebut, secara langsung disampaikan pihak Dirjen Pendidikan dasar dan menegah (Dikdasmen) dan Kementrian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud), Ahmad Jazidi dalam acara launching Kartu Merangin Pintar (KMP), Selasa (3/1). “Kita sampai ke Merangin ini, untuk menyampaikan program Dikdasmen yaitu bantuan untuk siswa miskin, dengan nilai totalnya lebih kurang Rp 5 Miliar,” ungkapnya.
Dari dana tersebut, dikatakannya, pemerintah pusat akan memberikan bantuan kepada lebih dari seribu siswa di Kabupaten Merangin. Jumlahnya dibagi ke beberapa sekolah yang berhak mendapatkannya, terdiri dari siswa yang tidak mampu di sekolah SD, SMP, SMA dan SMK. “Yang mendapatkannya siswa kurang mampu, mulai dari SD, SMP, SMA dan juga SMK,” katanya.
--batas--
Meski tidak menyebutkan rincian yang didapatkan masing – masing siswa, namun dia memastikan dari dana tersebut, untuk siswa SD lebih dari 4 total anggaran lebih Rp 1,8 Miliar.
Kemudian untuk siswa SMP bantuan yang diberikan senilai Rp 2,7 Miliar, siswa SMA biaya yang diberikan senilai Rp 384 juta. Sementara untuk siswa di tingkat SMK, dengan total biaya yang diberikan Rp 964 juta, tercatat sebanyak lebih dari 800 siswa kurang mampu yang akan mendapatkan bantuan BSM tersebut.
“Lebih kurangnya seperti itu, tapi yang jelas anggaran untuk BSM yang diberikan untuk Merangin totalnya Rp 5,8 Miliar lebih. Ini kita berikan untuk membantu pemerintah Merangin, karena kita tidak ingin pendidikan hanya dinikmati oleh orang – orang tertentu,” tuturnya.
Sementara itu Bupati Merangin Al Haris, mengatakan dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pusat tersebut, cukup membantu pemerintah daerah dalam upaya memajukan dunia pendidikan di Merangin.
Bantuan seperti hal tersebut lanjutnya, sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Begitupun dengan sangat dibutuhkannya perhatian pemerintah pusat terkait minimnya fasilitas pendidikan, terutama penambahan dan pembangunan gedung sekolah baru di Merangin. “Merangin perlu perhatian dari pemerintah pusat, karena kita juga sulit untuk membangun gedung dan sekolah baru apabila hanya mengandalkan APBD,” ujarnya.
sumber: jambi ekspres
