JAMBIUPDATE.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyambut baik rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kantor cabang di daerah. Rencananya, kantor perwakilan KPK akan dibuka di Medan, Balikpapan dan Makassar sebagai representasi tiga zona wilayah di Indonesia.
Tjahjo mengaku setuju dengan rencana KPK itu karena selama ini pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih belum optimal. "Sangat setuju. Karena dengan efektivitas BPK dan BPKP belum optimal," ujarnya di Kemdagri, Jakarta, Rabu (16/12).
Meski mengaku setuju, Tjahjo menyarankan agar KPK sebelum membuka kantor cabang terlebih dulu merumuskan sejauh mana peran lembaga antirasuah itu di tiga daerah tersebut. "Sekarang sifatnya KPK di daerah itu mau bagaimana? Mau permanen, atau KPK bisa masuk melakukan supervisi langsung (ke daerah-daaerah,red)? katanya.
Tjahjo menambahkan, kalau KPK nantinya memang dapat secara langsung mengawasi daerah maka hal itu sangat sejalan dengan rencana Kemdagri yang menginginkan penggunaan anggaran 2015 benar-benar dapat dipertanggungjawabkan hingga di tingkat bawah. Hal itu penting untuk menutup potensi korupsi.
"LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) kan sekarang sudah sampai eselon III. Jadi kalau ada dugaan korupsi, bisa langsung dibuka," katanya.
(gir/jpnn)
