JAMBIUPDATE.COM, JAMBI- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mewanti-wanti agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada, baik yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta maupun aparat keamanan.
Hal itu disampaikan Komnas HAM dalam pertemuan bersama KPU Provinsi Jambi.
Wakil Ketua Komnas HAM, Dianto Bachriadi mengatakan kunjungan ke KPU Provinsi Jambi untuk melihat persiapan pelaksanaan Pilkada. Terutama dimulai dari proses persiapan, pencalonan, verifikasi dan tahapan selanjutnya.
Ia menyampaikan, ada beberapa hal yang diidentifikasi perlu untuk diperhatikan dalam konteks penghormatan HAM dalam proses pilkada ini. Pertama, Komnas HAM beri perhatian kepada kemungkinan-kemungkinan dihambatnya hak-hak warga memilih dan dipilih.
"Mau soal money politic, soal penggelembungan suara, migrasi pemilih. Karena di pilkada ini kan bisa saja mobilisasi pemilih dari daerah luar Jambi. Kita lihat itu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi," sebutnya saat ditemui usai rapat koordinasi bersama KPU provinsi Jambi, kemarin.
Kemudian, yang kedua soal aksesbilitas dari kelompok marginal, difable, orang-orang yang berkebutuhan khusus, tuna netra yang mobilitasnya terhambat dan terganggu itu kan harus difasilitasi. "Karena ini kan temuan penting Komnas HAM dalam pamantauan pemilu yang lalu dan KPU sudah memperbaiki sistemnya dan kita sangat senang sekali dengan hal itu," jelasnya.
Kemudian, yang ketiga soal potensi kekerasan berbasis pada ras, agama dan etnis. Karena ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang ada kandidat-kandidatnya yang berbeda agama atau ras, nanti pada saat kampanye itu biasanya akan muncul ungkapan dan pernyataan menjatuhkan dan memojokan tetapi sebetulnya itu melanggar undang-undang tentang diskriminasi.
"Tapi saya dengar di Jambi itu tidak ada, semuanya muslim dengan pengertian itu kemungkinan menggunakan agama sebagai basis kekerasa itu bisa tereleminasi disini," jelasnya.
Selanjutnya, keempat soal adanya pontensi konflik sosial. Komnas HAM ingin lihat apakah memang ada pembelahan-pembelahan yang sudah ada dasarnya disini. Mulai dari pemilu sebelumnya, atau juga yang berbasis pada agama dan etnis, yang bisa dimobilisasi oleh para kandidat.
"Kalau misalnya kecewa atau kalah, jadi kekerasan, itu bukan hanya kerugian-kerugian suara pemilih tetapi juga mungkin bisa pada aset-aset negara, misalnya kantor KPU terbakar, dan sebagainya itu bisa saja terjadi. Makanya kita pengen liat bagaimana terutama kepolisian, KPU dan Bawaslu mengantisipasi itu," paparnya.
Kemudian yang terakhir, pihaknya ingin melihat bagaimana penyelenggara pilkada ini mengatasi dengan daerah-daerah yang kekhasan tertentu, secara geografi misalnya jauh, soal aksesbilitas, droping-droping material.
"Jadi itu sebetulnya ingin kita lihat. Semuanya sebetulnya bagaimana kerangka pilkada serentak itu kita bisa lebih menghormati HAM. Ada perubahan dan ada perkembangan dari pileg dan pilpres lalu sudah membaik, sekarang pilkada serentak kita harapkan juga bisa lebih baik lagi," pungkasnya. (aiz)
