JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Bertempat di Hotel Rumah Kito, Rabu (21/12) sore, Himpunan Keluarga Kerinci (HKK) Provinsi Jambi menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) bersama para ketua HKK kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Acara itu berlangsung dengan sukses.
Acara ini digelar untuk mempertegas komitmen dan program kerja yang akan dilakukan HKK Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan dr Meidrin Joni Sp OG.
Ada beberapa poin sebagai bentuk pernyataan sikap HKK kabupaten/kota untuk menyikapi berbagai dinamika yang sedang terjadi saat ini. Dari hasil rapat itu, HKK kabupaten/kota menyatakan dengan menolak kegiatan Musyawarah Provinsi (Musprov) yang dilaksanakan 29 Oktober 2016 di Balai Adat Kota Jambi.
Ketua HKK kabupaten/kota yang hadir saat Rakerwil kemarin menegaskan bahwa mereka tidak pernah menghadiri ataupun mengirimkan utusan secara resmi untuk mengikuti Musprov di Balai Adat itu. Kami tidak mengakui kegiatan dan hasil Musprov yang mengatasnamakan HKK Provinsi Jambi tersebut, tulis ketua HKK kabupaten/kota dalam surat pernyataan sikap sekaligus dengan membubuhkan tanda tangan kesepakatan.
Selain itu, dalam pernyataan itu juga, ketua HKK kabupaten/kota masih komit dengan hasil kesepakatan pada 19 Oktober 2016 dan hingga kini masih mengakui dr Meidrin Joni Sp OG sebagai ketua umum HKK Provinsi Jambi yang sah dan legal. Ini karena keterpilihan dr Meidrin Joni merupakan hasil musyawarah seluruh HKK kabupaten/kota pada 3 September 2016 di Rumah Kito Hotel, Kota Jambi.
Diminta kepada semua pihak untuk tidak menggunakan nama HKK Provinsi Jambi atas alasan apapun. Kami juga minta kepada dr Meidrin untuk tetap menjalankan amanah organisasi dengan sebaik-baiknya dan mengimbau keluarga besar warga Kerinci unuk sama-sama mengembangkan organisasi HKK, tulis mereka lagi.
Ketua HKK Kota Jambi, Arya Candra, mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu disampaikan soal letak duduknya organisasi ini. Menurut dia, pada prinsipnya HKK provinsi merupakan kumpulan dari kabupaten/kota.
Saat ini saya sudah mendapat informasi bahwa HKK Provinsi sudah mendapat legalitas dari notaris, Kemenkumham, maupun dari Kesbangpol Provinsi Jambi. Dengan kata lain, sah itu apabila berbadan hukum, ujarnya.
Oleh sebab itu, dengan adanya legalitas hukum dan proses pemilihan yang sudah sesuai prosedur, dia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk melihat mana kepengurusan yang sah.
Ketua HKK Bungo, Suprial, merasa bangga dengan adanya HKK Provinsi Jambi saat ini. Dia bersama pengurus dan anggota HKK Bungo sangat mendukung kepengurusan HKK di bawah dr Meidrin ini. Saya minta tandatangan kami juga diperlihatkan sebagai bukti kami mendukung kepengurusan ini, katanya.
Latif dan Jasrin yang merupakan Ketua HKK Tebo dan Tanjung Jabung Barat juga menyatakan tak jauh berbeda. Latif berharap dari Rakerwil ini bisa jadi acuan, termasuk bagi HKK di Tebo.
Kalau ada yang datang pada acara yang lain, itu tidak resmi. Kedatangan kami inilah yang resmi, karena sebelumnya sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota. Kami berharap kepengurusan tingkat provinsi ini bisa menjadi wadah sehingga kami dari daerah bisa menyampaikan berbagai hal untuk tingkat provinsi, ujarnya.
HKK Provinsi sebenarnya tidak punya wilayah. Yang punya adalah kabupaten/kota. Makanya sebelumnya pada pertemuan lalu kita sepakati untuk memilih kepengurusan dr Meidrin. Kepengurusan inilah yang dipilih oleh kabupaten/kota yang mempunyai wilayah, kata Jasrin menambahkan.
Kami meminta kepengurusan provinsi ini bekerja, supaya Jambi bisa lebih baik. Kami mendukung. Kalau ada yang ikut dalam kepengurusan lain tolong disampaikan kepada kami, ucapnya lagi.
Ketua HKK Provinsi Jambi, dr Meidrin memberikan apresiasi positifnya atas pernyataan sikap ini. Dalam pertemuan yang digelar kemarin itu, dia sempat menerangkan kronologis mengapa sampai ada polemik yang terjadi.
Awalnya kita sempat menjajaki adanya pertemuan dengan banyak tokoh. Tujuannya untuk merangkul supaya kita tetap bersatu. Lalu ada pihak yang lain sempat awalnya menemui saya. Alasannya saat itu mau memediasi. Kepada saya, sempat disampaikan bahwa tidak akan mencalonkan diri. Usai pertemuan saya ketika itu, ada juga surat pernyataan terkait kegiatan yang digelar di Balai Kota, ujarnya.
Makanya karena niat baik untuk merangkul masyarakat Kerinci, kami datang ke Balai Adat. Tapi nyatanya, dinamika yang terjadi di Balai Adat berubah. Lalu yang sempat memediasi itu justru menyatakan maju dalam pemilihan. Padahal kita berharap HKK ini betul-betul menjadi organisasi yang positif, ujarnya.
Selain Ketua HKK Provinsi Jambi dan Ketua HKK kabupaten/kota, hadir dalam pertemuan yang digelar kemarin, Dewan Pembina HKK Provinsi Jambi, Sekretaris bersama pengurus HKK Provinsi Jambi lainnya, para tokoh, mahasiswa serta unsur lainnya. (*)
