JAMBIUPDATE.CO, MAMUJU - Sebanyak 17 dokter spesialis di RS Regional Sulawesi Barat mengundurkan diri. Pemprov Sulbar tak ingin lama-lama berada dalam kisruh ini.
Dalam waktu dekat, mereka akan segera merekrut 20 dokter spesialis baru.
"Saya sudah sampaikan kepada direktur agar cepat mencari penggantinya sejumlah 20 orang agar pelayanan tidak berhenti," ujar Sekprov Sulbar, Ismail Zaenuddin.
Dia sangat menyayangkan keputusan paradokter spesialis mengundurkan diri dari RS Regional Sulbar. Menurutnya, pengunduran itu tidak disertai dengan alasan yang jelas.
Dia mengatakan, kalau dokter kontrak mengundurkan diri, maka itu tidak dipersoalkan. Hak mereka tidak melanjutkan kontrak.
Yang menjadi masalah adalah dokter yang sudah menjadi ASN (aparatur sipil negara) dan sudah terikat dengan kode etik ASN dan kedokteran.
Keputusan para dokter yang berstatus ASN bisa saja berbenturan dengan regulasi kode etik kedokteran dan ASN.
"Pilihan keputusan bagi dokter yang sudah menjadi ASN ini dinilai sangat fatal karena mereka terikat dengan kode etik. Dan ini akan menjadi bumerang besar bagi dokter itu sendiri," ungkapnya.
Ismail juga menegaskan, tidak ada alasan untuk mengganti Direktur RSUD Sulbar. Alasannya, dia tidak bersalah atau punya masalah.
Jangan sampai, kata dia, ada upaya ujaran kebencian yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang berambisi ingin menggantikan direktur RS Regional
Senin nanti, pemprov dan manajemen RS akan menggelar rapat bersama baperjakat untuk mencari solusi.
"Saya juga akan membuat rekomendasi kepada Pak Gubernur agar dokter segera diganti saja. Semoga Pak Gub mengambil tindakan untuk segera melakukan pergantian para dokter itu," jelasnya.
Direktur RS Regional Sulbar, dr Andi Munasir, mengatakan, pihaknya tetap berusaha memberikan layanan yang maksimal. Meski demikian, keterlambatan pengecekan kondisi pasien di ruang perawatan, tak bisa dihindari.
Penyebabnya, hanya dokter umum yang melakukan pemeriksaan. Mereka harus berkeliling dan menangani banyak pasien.
"Hanya hal itu yang kami bisa lakukan. Dan hingga hari ini belum ada laporan darurat," ucapnya.
Munasir menuturkan, pihaknya hingga kini belum mendapatkan perintah dari pihak Pemprov.
Dirinya mengaku jabatannya sebagai direktur yang dipermasalahkan oleh 17 spesialis, merupakan amanah.
"Saya tidak jadi masalah jika diganti. Semua keputusan berada di tangan pimpinan (pemprov)," ucapnya. (edo/zuk-nur)
Sumber: www.jpnn.com
