Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi. Foto : Ist
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi. Foto : Ist

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI Persolaan konflik agraria di Provinsi Jambi masih tinggi. Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi, sepanjang 2018 tercatat ada156 konflik agraria.

Rudiansyah, Direktur WALHI Jambi, menyebutkan, jika melihat keterlibatan pemerintah Provinsi Jambi dalam proses penyelesaian konfik agraria, Walhi Jambi memandang pemerintah terindikasi masih melindungi investasi industri.

"Proses yang muncul hanya dalam konteks pemenuhan administrasi perundang-undangannya saja, yaitu memenuhi peraturan Permendagri No. 42 tahun 2015 terkait dengan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial," ucapnya.

Untuk perhutanan sosial dan TORA, dari data yang dihimpun Walhi Jambi, perhutanan sosial ditargetkan Provinsi Jambi seluas 352.756 hektar, namun baru terealisasi sampai tahun 2018 seluas 54.710 hektar dan telah dikeluarkan SK.

"Dengan jumlah SK 324 dan menargetkan ditahun 2019 seluas 62.505 hektar," katanya.

Menurutnya, perlambatan tersebut ditenggarai oleh sikap pemerintah yang hanya mengacu wilayah perhutanan sosial harus berada di wilayah Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).

"Sampai di akhir 2018, Walhi Jambi bersama komponen baru berhasil mendorong implementasi perhutanan sosial (Hutan Desa) mencapai 73.858,23 hektar dengan rincian masih tahap potensi 15.149,1 hektar," terang Rudiansyah. (aba)


Komentar

Rekomendasi




add images