JAMBIUPDATE.CO, MUARA BUNGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bungo menggelar hearing bersama pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bungo, Dewan Pengawas RSUD, Dinas Kesehatan dan juga Persatuan Mahasiswa Bungo (PMB), Senin (5/8).
Hearing ini digelar untuk menindaklanjuti unjuk rasa yang dilakukan PMD beberapa waktu lalu. Dimana para mahasiswa ini mempersoalkan turun kelasnya RSUD Bungo H. Hanafie dari kelas B ke kelas C.
Dalam pertemuan ini, para mahasiswa kembali mempertanyakan persoalan apa saja yang menjadi kendala hingga terjadinya turun kelas pada Dirud RSUD, dr Mardiah.
"Apa saja yang menjadi persoalan, ini persoalan cukup serius. Kalau ibu Dirut tidak mampu mempertahankan tipe ini, kami meminta ibu Dirut untuk mundur saja ," ucap Hamdan salah satu mashasiswa.
Gusriandi Rifai, wakil ketua komisi III yang memimpin hering ini juga turut berkomentar. Gusriandi menilai adanya kelalaian pihak RSUD dalam pelaporan yang membuat tipe RSUD menjadi turun.
"Kami meminta ibu Dirut untuk menjelaskan apasaja persoalannya. Nanti akan kita cari solusinya secara bersama - sama agar tipe RSUD kita tetap bertahan ," ucap Gusriandi.
Menjawab pertanyaan Gusriandi, dr Mardiah menjawab adanya beberapa persoalan yang menjadi kendala, yang paling krusial yakni persoalan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Persoalan kekurangan SDM, kekurangan alat kesehatan dan juga kurangnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ," ucap dr Mardiah.
Menjawab pertanyaan dr Mardiah, Gusriandi kembali angkat bicara. Menurutnya selama ini persoalan anggaran RSUD tidak pernah dibahas bersama pihak DPRD.
"Sudah lima tahun saya di banggar belum pernah bahas anggaran RSUD. Jadi jangan menyalahkan DPRD dengan alasan anggaran ," sebut Gusriandi.
Sementara itu saat hering, Dharmawan salah satu dewan pengawas RSUD mengeluarkan pernyataan yang cukup mencengangkan. Tipe B selama ini disebut hanyalah bodong alias tak jelas.
"Secara de jure memang tipenya sudah B, tapi secara de facto rumah sakit kita masih tipe C. Jadi selama ini status Bnya bodong. Selain itu pemerintah daerah selama ini juga pelit dengan anggaran ," ucap Dharmawan.
Pernyataan dari Dirut dan juga Dewan Pengawas ini cukup berbeda dengan Kepala Dinas Kesehatan Bungo, dr Safarudin Matondang. Safarudin mengatakan ini hanyalah terkait kesalahan pelaporan.
"Sebenarnya persolan ini hanya karena kurangnya dua sub spesialis. Satu dokter yang kita kuliahkan sudah selesai tahun ini. Tapi belum dilaporkan. Untuk yang satu lagi hanya membuat kerjasama ulang ," sebut Safarudin.
Safarudin yang turun langsung dalam menyelesaikan persoalan ini sangat yakin tipe rumah sakit ini akan tetap bertahan. Hal ini dikarenakan dilai yang sudah diperoleh sekarang dari klarifikasi sudah melebihi standar.
"Kemarin cuma 33, setelah kita klarifikasi nilainya sudah 63. Sementara standarnya cuma 60. Artinya kita yakin tipe ini akan tetap bertahan ," tutup Safarudin. (ptm)
