“Misalnya Poros Kerakyatan, nanti di situ ada gedung DPR/MPR. Lalu, Poros Ketuhanan, nanti ada masjid agung dan fasilitas ibadah lainnya,” jelas Endra, kemarin (21/8).
Dia menyatakan, sebenarnya desain tersebut sama sekali jauh dari kata final. Desain itu dipakai Kementerian PUPR dalam rapat-rapat musyawarah tentang ibu kota. “Dalam pertemuan itu kan susah menggambarkan ide tentang kota baru dengan berbagai macam konsepnya. Jadi, dibuatlah visualisasi,” katanya.
Dia menambahkan, desain itu sudah melalui kolaborasi dengan para ahli arsitektur dan tata kota. Selain konsep tata letak dengan dasar Pancasila, IKN akan mengadopsi konsep compact city, layaknya kota-kota besar seperti Manhattan dan Hongkong.
Compact city adalah membangun kota dengan kepadatan tinggi (high density), tetapi dengan penggunaan lahan yang seminimal mungkin. Endra menyatakan, nanti IKN memiliki infrastruktur yang lebih padat per meter perseginya.
Konsekuensinya, kebanyakan bangunan akan berbentuk vertikal. “Jadi, bukan lagi kota yang tumbuh horizontal karena akan membabat banyak lahan,” jelasnya.
Hal yang tidak boleh dilupakan, kata Endra, adalah unsur smart city. Artinya, kota yang terintegrasi dengan sistem akses internet dan teknologi. Baik dalam transportasi, kegiatan perbelanjaan, penggunaan energi yang efisien, serta kualitas hidup dan kesehatan yang baik.
Kriteria penentuan lokasi ibu kota baru, antara lain, berlokasi strategis dan berada di tengah wilayah Indonesia. Kemudian, tersedia lahan milik pemerintah atau BUMN perkebunan yang luas agar biaya investasinya bisa rendah.
“Lahan juga harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rudy S. Prawiradinata.
