iklan Desain Ibu Kota Negara.
Desain Ibu Kota Negara. (Fajar)

Selain itu, IKN harus mempunyai sumber daya air yang cukup serta bebas pencemaran lingkungan. IKN juga harus dekat dengan kota existing atau kota yang sudah berkembang supaya investasi awal infrastrukturnya bisa diefisiensikan. Investasi infrastruktur itu meliputi akses mobilitas atau logistik seperti bandara, pelabuhan, jalan, layanan air minum, sanitasi, listrik, serta jaringan komunikasi.

Selain Kalimantan Barat dan Selatan, salah satu provinsi yang sudah dikaji sebagai calon ibu kota negara adalah Kalimantan Timur (Kaltim). Kaltim memiliki luas deliniasi kawasan 180.965 hektare (ha).

Pindah ASN

Selain urusan lokasi dan desain ibu kota negara yang baru, masalah perpindahan kegiatan pemerintahan juga menarik perhatian. Pasalnya, jika pusat pemerintahan dipindah, otomatis aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat juga harus diboyong.

Menanggapi isu tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Syafruddin menuturkan, pihaknya sudah mengantongi data terkait dengan pemindahan ASN itu. Diperkirakan, yang ikut pindah sekitar 800 ribu orang.

“Tinggal ibu kotanya di mana, tinggal pindah,” ujar Syafruddin yang ditemui seusai acara Penandatanganan MoU dan Launching Double Degree di Jakarta kemarin.

Dia menegaskan, para ASN harus siap jika nanti dipindahkan. Sebab, seluruh kementerian dan lembaga bakal beralih ke Pulau Kalimantan. “Enggak mungkin tinggal di sini (Jakarta),” ujar mantan Wakapolri tersebut.

Berbeda dengan Men PAN-RB, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana justru menuturkan bahwa tidak semua ASN pusat bakal ikut dipindah. Mereka yang bertugas untuk urusan layanan publik tetap berada di Jakarta. (jp)


Sumber: www.fajar.co.id

Berita Terkait



add images