Jokowi juga menjelaskan soal biaya pemindahan kota negara. Menurut dia, kebutuhan anggarannya sekitar Rp 466 triliun.
Dari total kebutuhan anggaran itu hanya 19 persen yang menggunakan APBN. Itu pun dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dengan DKI.
Sisanya adalah pembiayaan dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi langsung swasta dan BUMN.
"Kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan Pulau Jawa yang makin berat dalam hal kepadatan penduduk. Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, polusi udara dan air yang harus kita perbaiki," tutur Jokowi.(fat/jpnn)
Sumber: www.jpnn.com
