Pelatihan peningkatan kualitas produksi serta mentoring manajemen keuangan dan akuntansi sudah lama rutin kami lakukan kepada anggota kami para pelaku UMKM. Lalu pendampingan untuk packaging, branding, dan marketing, sampai penguasaan teknologi sekarang mulai kami galakkan kepada anggota kami,” lanjut Frans yang juga Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari ini.
Frans menghimbau pemerintah agar tidak setengah hati memprioritaskan ekonomi kerakyatan dengan memberikan peran yang besar kepada koperasi dalam perekonomian. Hanya koperasi lah yang dianggap sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan dan ekonomi Pancasila dengan mengedepankan nilai-nilai kerakyatan, keadilan, dan kedaulatan.
Oleh karena itu setidaknya ada tiga langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengarus-utamakan ekonomi kerakyatan.
Pertama, bersama-sama dengan DPR segera mensahkan Undang Undang (UU) Perkoperasian yang baru agar koperasi dapat lebih terlibat aktif dalam inklusi keuangan. UU Perkoperasian yang baru itu diharapkan telah mengatur Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi.
