Frans mendukung strategi ini karena nilai kebersamaan, kemandirian, dan keadilan yang selalu dikedepankan koperasi akan menghindarkan BUMDes dikuasai elite desa.
“Selanjutnya untuk skilling up BUMDes dan integrasikan ke supply chain nasional, serta membuka channel distribusi bagi produk unggulan desa bisa masuk marketplace nasional maupun global marketplace kuncinya adalah penguatan kapasitas SDM serta pemanfaatan teknologi digital,” ujar Pakar Koperasi Milenial dan Ekonomi Kerakyatan itu.
Masih seputar UMKM, Frans Meroga juga menanggapi strategi pemerintah yang konsisten menaikkan plafond Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tiap tahun semakin besar di mana tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp190 Triliun dan tahun 2024 ditargetkan naik hingga Rp325 Triliun. Frans meminta agar koperasi juga diberikan peran yang besar dalam penyaluran KUR agar dampak signifikan pada ekonomi segera terlihat.
Suku bunga KUR yang turun dari 7 persen menjadi 6 persen pun pasti akan langsung disambut baik masyarakat UMKM karena identiknya koperasi dengan UMKM tidak terbantahkan sebab lebih banyak bersentuhan langsung dengan UMKM. Diyakini pula banyak koperasi berkualitas dan berprestasi yang layak diberikan kepercayaan untuk menyalurkan KUR tepat sasaran ke sektor produktif.
“Harapan kami Pemerintah juga melibatkan secara aktif koperasi dalam penyaluran KUR karena koperasi kenal betul mana UMKM yang layak diberikan pinjaman dan mana yang belum layak. Dengan banyak juga koperasi yang menjadi off taker dari hasil produksi UMKM artinya kan juga sudah melalui manajemen resiko yang ketat berarti tidak perlu lagi ada jaminan,” jelas Frans.
